HALOBERAU – Persoalan tapal batas antara Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur kembali menjadi perhatian serius. Sengketa wilayah yang terjadi di Kampung Biatan Ulu dan Kampung Biatan Ilir, Kecamatan Biatan, berpotensi berdampak besar bagi wilayah Berau. Anggota DPRD Berau, Agus Uriansyah, menyebut sekitar 33 ribu hektare lahan yang selama ini diklaim sebagai bagian dari wilayah […]
Baca Selengkapnya
HALOBERAU – Anggota Komisi I DPRD Berau, Thamrin, mendorong adanya kerja sama antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mengawasi peredaran minuman keras di wilayah Kabupaten Berau. Hal tersebut disampaikan menyusul keberhasilan jajaran Polres Berau yang berhasil mengamankan ribuan botol minuman keras dalam operasi penertiban selama bulan Ramadan. Ia pun berharap har ini […]
Baca Selengkapnya
HALOBERAU – Persoalan tapal batas antara Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur kembali menjadi perhatian dalam Rapat Dengar Pendapat yang digelar oleh DPRD Berau pada Selasa (10/3/2026) lalu. Dalam forum tersebut, anggota DPRD Berau, Nurung, menekankan pentingnya keseriusan pemerintah daerah dalam mencari solusi terhadap persoalan batas wilayah yang hingga kini belum menemukan titik terang. Ia […]
Baca Selengkapnya
HALOBERAU – Ketua DPRD Berau, Dedy, mengingatkan pemerintah daerah agar serius menyelesaikan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Berau dengan tetap berkoordinasi bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Menurutnya, perbedaan perencanaan tata ruang antara pemerintah kabupaten dan provinsi dapat memperumit penyelesaian persoalan batas wilayah antar daerah. Salah satu contoh yang menjadi sorotan adalah sengketa tapal […]
Baca Selengkapnya
HALOBERAU – DPRD Kabupaten Berau meminta pemerintah daerah melalui Dinas Pertanahan untuk segera memberikan kejelasan legalitas lahan yang saat ini ditempati masyarakat Semindal di Kampung Biatan Ilir. Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto mengatakan, banyak warga di wilayah tersebut telah lama membuka lahan perkebunan dan membangun tempat tinggal. Namun hingga kini, status lahan yang mereka […]
Baca Selengkapnya
HALOBERAU – Praktik penangkapan ikan menggunakan bahan peledak atau bom ikan masih menjadi perhatian DPRD Berau. Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, mengimbau para nelayan untuk tidak lagi menggunakan cara tersebut karena berdampak buruk terhadap kelestarian sumber daya laut. Menurut Subroto, penggunaan bom ikan tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga merusak ekosistem laut secara luas. […]
Baca Selengkapnya
HALOBERAU – Potensi komoditas kopi lokal di Kabupaten Berau dinilai memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber penggerak ekonomi masyarakat. Anggota Komisi II DPRD Berau, Sakirman mengatakan, kopi khas daerah memiliki prospek cukup menjanjikan jika dikelola secara serius, mulai dari budidaya hingga pengolahan hasilnya. Menurutnya, beberapa wilayah di Berau telah dikenal menghasilkan kopi […]
Baca Selengkapnya
HALOBERAU – Kemunculan paus orca di perairan Kecamatan Maratua belakangan menjadi perbincangan masyarakat dan wisatawan. Fenomena alam yang tergolong jarang terjadi di wilayah perairan tropis tersebut turut mendapat perhatian dari DPRD Berau. Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, mengingatkan masyarakat serta wisatawan agar tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu keberadaan mamalia laut tersebut. Ia menegaskan […]
Baca Selengkapnya
HALOBERAU – DPRD Kabupaten Berau mendorong pemerintah daerah untuk terus mengembangkan sektor ekonomi potensial di luar sektor utama yang selama ini menjadi penopang perekonomian daerah. Penguatan sektor perkebunan serta penataan sentra kuliner dinilai dapat menjadi langkah strategis untuk membuka peluang usaha baru bagi masyarakat. Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, mengatakan bahwa daerah masih memiliki […]
Baca Selengkapnya
HALOBERAU – Laporan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang disampaikan sejumlah perusahaan kepada DPRD Berau dinilai masih belum cukup rinci. Hal ini disampaikan Anggota Komisi II DPRD Berau, Gideon Andria, yang meminta agar data yang diberikan tidak hanya bersifat umum. Menurutnya, laporan yang terlalu global membuat DPRD kesulitan melihat secara jelas distribusi bantuan kepada […]
Baca Selengkapnya