HALOBERAU – Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, memberikan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau melalui Dinas Sosial (Dinsos) yang tengah menyiapkan program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) sebagai upaya mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.
Menurutnya, program ini merupakan langkah positif agar masyarakat penerima bantuan sosial tidak terus bergantung pada bantuan pemerintah, melainkan mampu menjalankan usaha secara mandiri.
“Kita tentu mendukung penuh program seperti ini. Tapi perencanaannya harus matang, agar bantuan benar-benar bisa menjadikan masyarakat mandiri,” ujarnya.
Ia menegaskan, Pemkab perlu rutin memberikan pendampingan agar pelaksanaan program berjalan efektif. Selain itu, pendampingan juga dibutuhkan untuk membantu masyarakat menemukan peluang usaha yang sesuai dengan kondisi dan potensi lokal.
“Pendampingan itu penting, supaya bantuan yang dikucurkan tidak sia-sia. Harus ada pemantauan dan bimbingan agar usaha warga bisa berkembang,” jelasnya.
DPRD Berau akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program UEP agar berjalan sesuai rencana dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami di dewan pasti akan terus mengawasi sekaligus memberi masukan agar program ini bisa tepat sasaran,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinsos Berau Iswahyudi menjelaskan, program UEP akan mulai direalisasikan melalui APBD Perubahan 2025, dengan target 85 keluarga penerima manfaat. Setiap keluarga direncanakan menerima bantuan senilai Rp 3 juta, baik dalam bentuk alat produksi maupun modal usaha.
“Tujuannya agar warga miskin bisa mulai punya usaha sendiri dan perlahan keluar dari kategori penerima bantuan sosial. Saat ini kami masih menyusun aturan teknisnya,” kata Iswahyudi.
Ia menambahkan, program ini mengadopsi pola serupa yang sebelumnya dijalankan oleh Pemprov Kaltim, yang telah menyalurkan bantuan serupa kepada 150 keluarga di Kecamatan Bidukbiduk. Bedanya, tahun ini bantuan diberikan per keluarga, bukan per kelompok seperti tahun-tahun sebelumnya.
“Skema bantuan langsung ke keluarga dinilai lebih efektif karena bisa langsung dimanfaatkan untuk usaha,” terangnya.
Terkait penerima bantuan, Dinsos Berau akan mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta hasil verifikasi dari pemerintah kampung.
“Harapannya, bantuan ini dapat benar-benar mendorong kemandirian ekonomi keluarga. Setelah mendapatkan modal atau alat produksi, mereka bisa terus mengembangkan usahanya,” pungkasnya. (Adv/ed)
