HALOBERAU – DPRD Kabupaten Berau mulai mengkaji Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Berau Tahun Anggaran 2025. Pembahasan diawali melalui rapat kerja gabungan komisi yang digelar pada Senin (20/4/2026).
Ketua DPRD Berau, Dedi Okto Nooryanto, menyampaikan bahwa rapat tersebut masih merupakan tahap awal berupa pemaparan dari pihak pemerintah daerah. Setelah tahap ini, setiap komisi dijadwalkan melakukan pendalaman dengan memanggil organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
“Pembahasan ini masih pada tahap presentasi awal. Selanjutnya akan kita pelajari lebih mendalam bersama masing-masing komisi,” ujarnya.
Dalam paparan awal tersebut, DPRD menemukan sejumlah poin yang dinilai perlu mendapatkan perhatian khusus, terutama terkait capaian program pemerintah di berbagai sektor pembangunan.
Menurut pria yang akrab disapa Dedet itu, DPRD ingin memastikan seluruh program yang telah dijalankan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Dari pemaparan awal, memang ada beberapa hal yang menjadi perhatian kami, termasuk capaian program pemerintah daerah di berbagai sektor,” jelasnya.
Ia menambahkan, setelah seluruh komisi menyelesaikan proses pendalaman, DPRD akan merumuskan hasil evaluasi secara komprehensif. Hasil tersebut nantinya akan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat melalui rapat paripurna.
“Nanti setelah pendalaman selesai, hasil evaluasi akan kami sampaikan secara terbuka dalam rapat paripurna,” katanya.
Dalam proses pembahasan LKPJ ini, DPRD turut menyoroti sejumlah sektor strategis, di antaranya pendidikan, infrastruktur, serta pariwisata. Khusus sektor pendidikan, DPRD menegaskan akan mencermati alokasi anggaran agar tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Semua anggaran akan dihitung dan dicermati secara detail,” tegasnya.
Selain itu, efektivitas pelaksanaan program juga menjadi perhatian utama, termasuk kemungkinan perlunya penambahan atau penyesuaian anggaran pada sektor tertentu, seperti pariwisata yang dinilai memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan.
“Kami akan melihat seluruh aspek, apakah program yang berjalan sudah sesuai atau masih membutuhkan perbaikan dan penambahan anggaran,” pungkasnya. (Adv/ed*)
