HALOBERAU – Pemangkasan anggaran yang terjadi secara nasional dinilai berpotensi berdampak terhadap sejumlah program pelayanan publik, termasuk program jaminan kesehatan melalui BPJS. Hal ini menjadi perhatian Anggota Komisi I DPRD Berau, Thamrin, yang menilai kebijakan tersebut perlu dicermati secara serius oleh pemerintah daerah.
Menurut Thamrin, kebijakan yang diambil pemerintah pusat tentunya telah melalui proses analisis dan pertimbangan yang matang. Namun demikian, pemerintah daerah tetap perlu melihat bagaimana dampaknya terhadap masyarakat di daerah, khususnya mereka yang bergantung pada layanan BPJS untuk mendapatkan pengobatan.
“Kebijakan nasional kan pasti sudah dianalisis. Apalagi BPJS memang digunakan untuk membiayai masyarakat yang menjalankan pengobatan,” ujar Thamrin.
Ia menjelaskan, keberadaan BPJS sangat membantu masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan akses pelayanan kesehatan namun memiliki keterbatasan ekonomi.
Karena itu, setiap kebijakan yang berkaitan dengan program tersebut perlu memperhatikan kondisi masyarakat di lapangan.
Thamrin juga menyoroti kondisi anggaran pemerintah yang saat ini mengalami penyesuaian cukup besar.
Menurutnya, pemangkasan anggaran di sejumlah sektor tentu akan memberikan dampak terhadap program-program yang bersumber dari anggaran pemerintah.
“Pastinya kebijakan ini berkaitan dengan anggaran, apalagi kita ketahui anggaran saat ini terpangkas hingga 50 persen,” jelasnya.
Ia menilai, pengurangan anggaran tersebut berpotensi memengaruhi jumlah penerima bantuan iuran BPJS yang selama ini ditanggung pemerintah. Hal ini tentu perlu diantisipasi agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan layanan kesehatan tetap mendapatkan perlindungan.
Selain itu, Thamrin juga menyinggung kondisi fiskal daerah yang saat ini tidak sepenuhnya stabil. Menurutnya, pemerintah daerah juga harus berhati-hati dalam mengelola anggaran agar berbagai program pelayanan masyarakat tetap dapat berjalan.
“Pastinya dampaknya berhubungan dengan pemangkasan terhadap para penerima BPJS, untuk Berau saja anggaran daerahnya defisit,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah pusat maupun daerah dapat mencari solusi terbaik agar program jaminan kesehatan tetap berjalan optimal.
“Pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus tetap diprioritaskan meskipun kondisi anggaran sedang mengalami tekanan,” tutupnya. (Adv/ed*)
