HALOBERAU – DPRD Berau mengingatkan pemerintah daerah agar tidak terburu-buru menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor persampahan. Meski memiliki potensi ekonomi yang besar, pengelolaan sampah dinilai perlu dibenahi secara menyeluruh sebelum diarahkan menjadi sumber pendapatan daerah.
Anggota Komisi II DPRD Berau, Sutami, mengatakan sektor persampahan sebenarnya memiliki nilai ekonomi jika dikelola dengan sistem yang tepat dan didukung teknologi modern. Namun menurutnya, langkah paling penting saat ini adalah memperkuat tata kelola dari hulu hingga hilir.
“Potensi ekonominya memang ada, tapi jangan langsung bicara target PAD. Yang paling penting sekarang adalah memastikan sistem pengelolaannya benar-benar siap,” ujarnya.
Ia menilai salah satu persoalan mendasar terletak pada belum optimalnya pemilahan sampah sejak dari sumber.
Sutami menekankan bahwa pelaku usaha, termasuk hotel, restoran, dan tempat usaha lainnya, harus mulai bertanggung jawab memilah sampah sebelum dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
“Jangan semua jenis sampah langsung dibuang ke TPA. Seharusnya yang masuk ke sana hanya residu, sementara yang masih bisa dimanfaatkan dipilah sejak awal,” jelasnya.
Menurut Sutami, tanpa sistem pemilahan yang disiplin, proses pengolahan lanjutan akan sulit berjalan maksimal.
Padahal, banyak jenis sampah yang sebenarnya masih memiliki nilai guna, seperti sampah organik yang bisa diolah menjadi kompos maupun sampah anorganik yang dapat didaur ulang.
Ia juga menyoroti pentingnya penerapan teknologi dalam pengelolaan sampah, salah satunya melalui konsep Refuse Derived Fuel (RDF) yang memungkinkan sampah diolah menjadi bahan bakar alternatif.
“Kalau dikelola dengan teknologi seperti RDF atau sistem daur ulang terintegrasi, sampah bisa berubah dari beban lingkungan menjadi peluang ekonomi,” katanya.
Sutami turut menyatakan dukungan terhadap rencana kerja sama antara pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Berau dengan pihak ketiga dalam pengelolaan sampah.
Namun ia mengingatkan agar kerja sama tersebut tidak langsung dibebani target kontribusi PAD dalam waktu singkat.
“Fokus dulu membangun sistemnya. Kalau infrastrukturnya sudah siap dan operasionalnya berjalan stabil, baru kita bisa bicara soal kontribusi PAD secara realistis,” tegasnya.
Ia menyarankan agar pemerintah melakukan evaluasi selama satu hingga dua tahun untuk memastikan efektivitas sistem pengelolaan yang diterapkan.
Komisi II DPRD Berau, lanjutnya, akan terus mengawal kebijakan tersebut agar pengelolaan sampah tidak hanya berorientasi pada pendapatan, tetapi juga mampu menciptakan sistem lingkungan yang berkelanjutan.
“Harapannya, ke depan sektor persampahan bisa berkembang menjadi salah satu sumber kekuatan ekonomi baru bagi daerah,” pungkasnya. (Adv/ed*)
