HALOBERAU – Kebijakan efisiensi anggaran yang tengah dijalankan pemerintah daerah tak boleh menjadi alasan turunnya mutu pembangunan. Hal itu ditegaskan Anggota Komisi III DPRD Berau, Saga, yang meminta agar setiap proyek infrastruktur tetap mengedepankan standar kualitas.
Menurutnya, pelaksanaan pekerjaan fisik harus diawasi secara menyeluruh, sejak tahap perencanaan hingga berakhirnya masa pemeliharaan. Ia menilai masih ditemukan sejumlah proyek yang hasilnya tidak sepenuhnya selaras dengan dokumen perencanaan awal.
“Harus kita awasi. Karena ada saja proyek yang dianggap tidak sesuai standar atau bahkan keluar dari perencanaan yang sudah ditetapkan,” ujarnya.
Saga menekankan, keberhasilan proyek tidak cukup diukur dari ketepatan waktu penyelesaian atau kelengkapan administrasi semata. Lebih penting dari itu, hasil pembangunan harus benar-benar berkualitas dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Proyek pembangunan bukan hanya soal selesai tepat waktu. Perencanaan harus sesuai standar, dan hasilnya maksimal sehingga tidak mengecewakan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti tanggung jawab kontraktor setelah pekerjaan dinyatakan rampung. Menurutnya, masih ada pelaksana proyek yang kurang responsif saat memasuki masa pemeliharaan, padahal periode tersebut menjadi bagian dari kewajiban kontraktual.
“Perlu evaluasi rutin. Jangan sampai setelah selesai dikerjakan, kontraktor lepas tangan, padahal masih masa pemeliharaan,” tambahnya.
Melalui Komisi III, DPRD Berau mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat sistem evaluasi berkala terhadap seluruh proyek pembangunan. Pengawasan yang konsisten dinilai penting agar penggunaan anggaran publik sejalan dengan kualitas hasil pekerjaan di lapangan.
Saga menegaskan, di tengah kebijakan penghematan, setiap rupiah yang dibelanjakan harus benar-benar menghasilkan infrastruktur yang kokoh dan bermanfaat jangka panjang.
“Kita sekarang sedang efisiensi. Jadi semua pekerjaan harus maksimal,” pungkasnya. (Adv/ed*)
