DPRD Berau Soroti Efektivitas Portal Elektronik di PSAD

Berita

HALOBERAU – Penerapan sistem portal elektronik di kawasan Pasar Sanggam Adji Dilayas mendapat perhatian dari DPRD Berau. Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi Mangunsong, menilai kebijakan tersebut perlu ditinjau kembali agar tidak mengganggu aktivitas perdagangan di pasar.

Menurutnya, penerapan sistem baru harus dibarengi dengan kesiapan teknis yang memadai.

Jika portal elektronik justru menimbulkan antrean atau memperlambat akses keluar-masuk kendaraan, maka perlu dilakukan evaluasi segera.

Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu mengkaji secara menyeluruh penyebab munculnya keluhan dari masyarakat, baik terkait tarif yang diberlakukan maupun mekanisme portal itu sendiri.

“Harus dilihat dulu persoalan utamanya di mana, apakah di tarif atau sistem portalnya. Kalau ternyata portal membuat akses masuk menjadi lambat, tentu harus ada perbaikan,” ujarnya.

Rudi menjelaskan bahwa retribusi pasar merupakan bagian dari kewajiban yang berkontribusi pada pendapatan daerah.

Namun pelaksanaannya tidak boleh menghambat aktivitas ekonomi yang berlangsung di lingkungan pasar.

Ia mengingatkan, jika akses menuju pasar menjadi tersendat, hal itu berpotensi menurunkan jumlah pengunjung dan berdampak langsung pada pendapatan pedagang.

“Kalau kendaraan harus antre terlalu lama untuk masuk, itu bisa membuat masyarakat enggan datang. Dampaknya tentu dirasakan pedagang,” katanya.

Selain persoalan teknis, ia juga menilai sosialisasi terkait penggunaan portal elektronik masih perlu diperkuat. Meskipun pedagang telah diberikan kartu akses, banyak pengunjung pasar yang belum memahami mekanisme baru tersebut.

Rudi menegaskan, pada prinsipnya DPRD mendukung penerapan sistem digital dalam pengelolaan retribusi pasar. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan transparansi dan meminimalkan potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Namun ia berharap penerapannya dilakukan dengan perencanaan yang matang, sehingga tujuan peningkatan PAD dapat berjalan seiring dengan kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat.

“Digitalisasi tentu kita dukung, tetapi sistemnya harus benar-benar siap agar tidak menimbulkan kendala bagi masyarakat,” pungkasnya. (Adv/ed*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *