HALOBERAU – Minimnya produktivitas peraturan daerah (perda) yang berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) menjadi sorotan serius Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi Mangunsong. Kondisi tersebut dinilai kurang ideal di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan masyarakat.
Rudi mengungkapkan, pada periode berjalan saat ini hanya terdapat satu perda baru yang berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah. Selebihnya, pemerintah daerah masih mengandalkan regulasi lama yang merupakan produk tahun-tahun sebelumnya.
“Perda hanya satu, masih mengandalkan yang lama,” ujarnya.
Ia menilai, situasi ini harus menjadi perhatian bersama, mengingat daerah membutuhkan regulasi yang responsif dan mampu menyesuaikan diri dengan dinamika ekonomi. Terlebih, tantangan seperti inflasi membutuhkan kebijakan yang lebih adaptif dan inovatif.
Menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini diterapkan tidak seharusnya menjadi alasan melemahnya kinerja legislasi dalam menghasilkan produk hukum baru.
“Efisiensi bukan alasan tidak produktif,” tegasnya.
Rudi menambahkan, sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk melahirkan kebijakan yang relevan dengan kebutuhan masa kini, sehingga tidak terus bergantung pada regulasi lama yang belum tentu sesuai dengan kondisi saat ini.
“Perlu inovasi untuk tingkatkan pendapatan daerah,” pungkasnya.
Ia berharap, lahirnya perda-perda yang lebih produktif dan tepat sasaran dapat memperkuat kemandirian fiskal daerah, sekaligus memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Berau. (Adv/ed*)
