HALOBERAU – Ketersediaan guru agama Kristen Katolik dan Protestan di sejumlah sekolah wilayah pesisir Kabupaten Berau menjadi perhatian serius DPRD Berau. Anggota DPRD Berau, Frans Lewi, mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau agar segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi kekurangan tenaga pendidik tersebut.
Ia mengungkapkan, hingga kini masih banyak sekolah tingkat SD dan SMP yang belum memiliki guru agama Kristen sesuai kualifikasi. Akibatnya, mata pelajaran agama kerap diajarkan oleh guru yang tidak memiliki latar belakang pendidikan keagamaan, bahkan dalam beberapa kasus pembelajaran tidak terlaksana sama sekali.
Kondisi ini membuat jam pelajaran agama kerap kosong. Para siswa terpaksa belajar mandiri atau dialihkan ke mata pelajaran lain karena tidak adanya tenaga pengajar yang tersedia.
“Keluhan ini cukup banyak kami terima, terutama dari sekolah-sekolah di kawasan pesisir dan wilayah perkebunan sawit,” ujarnya.
Frans menilai, kekosongan guru agama bukan sekadar persoalan administratif, tetapi juga berdampak pada pembentukan karakter dan nilai moral peserta didik.
Pendidikan agama, menurutnya, memiliki peran penting dalam membangun fondasi etika dan spiritual siswa sejak dini.
Ia mendorong agar pemerintah daerah segera merumuskan solusi yang tepat, sehingga setiap sekolah memiliki guru agama Kristen yang kompeten.
“Untuk sekolah-sekolah yang berada di sekitar wilayah perusahaan, jadi kami menyarankan adanya kolaborasi antara pihak perusahaan dan pemerintah daerah dalam mendukung pengadaan tenaga pendidik,” jelasnya.
Frans mengakui, saat ini pengangkatan guru honorer menghadapi kendala regulasi. Namun demikian, ia menegaskan bahwa keterbatasan aturan tidak boleh menjadi alasan untuk membiarkan persoalan ini berlarut-larut tanpa solusi alternatif.
“Kami di DPRD akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar persoalan ini segera mendapat penanganan yang jelas,” tegasnya. (Adv/ed*)
