HALOBERAU – Potensi besar yang dimiliki Kabupaten Berau masih beriringan dengan kebutuhan pembangunan yang cukup luas. Kondisi tersebut menjadi salah satu hal yang dibawa Bupati Berau Sri Juniarsih Mas saat bertemu jajaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI di Jakarta, Selasa (22/9/2026).
Dalam audiensi tersebut, Sri Juniarsih didampingi Sekretaris Daerah Berau Muhammad Said, Kepala BPKAD Berau Sapransyah, Kepala Bapenda Djupiansyah Ganie, serta Kepala Bapperida Berau Endah Ernany Triariani.
Rombongan Pemkab Berau diterima Plt. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nufransa Wira Sakti dan Direktur Dana Transfer Umum Sandy Firdaus.
Pertemuan itu menjadi ruang bagi Pemkab Berau untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan dan kebutuhan pembangunan daerah kepada pemerintah pusat.
Mulai dari pengembangan pariwisata, infrastruktur, kesehatan hingga pendidikan. Seluruh sektor tersebut dinilai memiliki kebutuhan yang perlu mendapat perhatian untuk mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Kami menyampaikan apa yang menjadi permasalahan dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Berau. Mulai dari wisata dan kebutuhan-kebutuhan yang lain, termasuk infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan, semuanya kami sampaikan,” ujar Sri Juniarsih.
Menurutnya, penyampaian secara langsung penting agar pemerintah pusat dapat melihat kondisi daerah secara lebih utuh. Terlebih, Berau memiliki wilayah yang luas dengan potensi ekonomi yang besar, namun di sisi lain masih membutuhkan dukungan pembangunan.
Dari pertemuan tersebut, Pemkab Berau mengaku mendapat sejumlah solusi yang diharapkan dapat segera ditindaklanjuti.
“Alhamdulillah kami mendapatkan solusi. Mudah-mudahan solusi ini bisa menjadi kabar baik untuk masyarakat Kabupaten Berau dan dapat dirasakan sesegera mungkin oleh masyarakat di Kabupaten Berau,” katanya.
Sri Juniarsih menegaskan, komunikasi dan sinergi dengan pemerintah pusat akan terus dilakukan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Berau memperjuangkan kebutuhan pembangunan sekaligus mengoptimalkan potensi daerah.
Terlebih, dukungan pemerintah pusat dinilai penting di tengah keterbatasan kemampuan anggaran daerah. Dengan kolaborasi tersebut, pembangunan diharapkan dapat terus berjalan dan manfaatnya lebih cepat dirasakan masyarakat. (Adv/ed*)
