HALOBERAU – Antrean kendaraan kembali terlihat di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Berau dalam dua hari terakhir. Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah daerah sekaligus memunculkan sorotan dari masyarakat terkait pengawasan distribusi hingga penjualan BBM di tingkat pengecer.
Tokoh masyarakat Berau, Dr. Andarias Baso, menilai pengawasan terhadap distribusi dan harga BBM perlu diperkuat. Menurutnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan kepastian pasokan, tetapi juga jaminan agar BBM yang tersedia dapat diperoleh secara tertib dengan harga yang wajar.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah penjualan BBM secara eceran menggunakan botol maupun pompa mini. Andarias meminta Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Berau lebih aktif melakukan pengawasan di lapangan, termasuk memastikan takaran dan harga jual.
“Contohnya penjualan BBM eceran, harusnya Dinas Perindagkop melakukan operasi pasar dengan memastikan takaran botol dan minipom yang tersebar, juga menentukan harga eceran tertinggi per liter,” kata Andarias.
Ia mencontohkan adanya BBM eceran yang disebut dijual hingga Rp17 ribu per botol. Menurutnya, harga sekitar Rp12 ribu masih relatif wajar. Karena itu, ia meminta pemerintah memastikan adanya pengawasan agar harga di tingkat pengecer tidak semakin membebani masyarakat.
Selain persoalan BBM, Andarias juga mendorong pengawasan terhadap bahan pangan yang beredar di pasar. Ia mengusulkan adanya kerja sama antara Disperindagkop dan Dinas Kesehatan untuk menguji kandungan bahan pengawet pada sejumlah produk makanan yang beredar.
“Demikian juga beberapa bahan makanan di pasar yang mungkin menggunakan pengawet yang tidak dibolehkan. Ini bisa kerja sama Dinas Kesehatan untuk menguji kandungan pengawet,” ujarnya.
Sorotan Andarias juga menyasar antrean kendaraan di SPBU. Ia menilai penanganan persoalan BBM tidak cukup hanya dengan memastikan pasokan, tetapi juga membutuhkan pengawasan terhadap proses penyaluran di lapangan.
Ia meminta kepolisian, Satpol PP dan Dinas Perhubungan ikut memperkuat pengawasan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam proses pengisian BBM.
“Harusnya kalau ada petugas SPBU bermain, langsung tindakan tegas. Kan aneh ada mobil memiliki beberapa barcode, sehingga bolak-balik isi,” katanya.
Andarias juga mempertanyakan kendaraan yang disebut kembali mengisi BBM setelah menempuh jarak yang relatif pendek. Ia mendorong pemeriksaan terhadap pola pengisian tersebut, termasuk dengan melihat kilometer kendaraan.
“Kalau mau periksa kilometer mobil, maka akan ditemukan banyak mobil antre, baru berjalan tiga sampai lima kilometer sudah kosong tangkinya. Ini kan sudah tidak wajar,” ujarnya.
Ia bahkan mengusulkan penempatan personel secara rutin di SPBU yang berada di kawasan perkotaan Berau. Menurutnya, pengawasan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan aparat kepolisian, Dinas Perhubungan dan Satpol PP.
“SPBU di Berau sekitar kota hanya delapan. Kalau Polri tugaskan staf delapan, Perhubungan empat dan Pol PP empat, kan bisa mengawasi,” katanya.
Namun, persoalan antrean BBM di Berau tidak serta-merta menunjukkan bahwa stok BBM berada dalam kondisi kritis.
Pemerintah Kabupaten Berau sebelumnya telah turun langsung meninjau kembali munculnya antrean kendaraan di sejumlah SPBU. Wakil Bupati Berau Gamalis bersama Ketua DPRD Berau Dedy Okto Nooryanto dan sejumlah instansi terkait meninjau kondisi tersebut, salah satunya di SPBU Sambaliung, Rabu (23/9/2026).
Peninjauan dilakukan untuk mengetahui secara langsung kondisi stok, distribusi hingga pelayanan BBM di lapangan. Pemerintah daerah juga berdiskusi dengan pihak SPBU dan Pertamina untuk memperoleh gambaran mengenai penyebab kembali memanjangnya antrean.
Gamalis mengatakan, pemerintah ingin memastikan informasi yang diterima masyarakat berasal dari sumber yang jelas.
“Kita ingin mengetahui secara langsung apa yang terjadi di lapangan, termasuk bagaimana kondisi stok dan distribusi BBM ke SPBU. Jangan sampai masyarakat mendapatkan informasi yang tidak jelas terkait ketersediaan BBM,” ujarnya.
Dari hasil koordinasi tersebut, Pertamina menyampaikan sejumlah langkah untuk menjaga pasokan BBM di Berau. Selain pasokan dari SP Balikpapan, distribusi juga didukung dari SP Tarakan dengan jumlah sekitar 2.700 kiloliter.
Khusus wilayah Tanjung Redeb, penyaluran Pertalite dalam tiga hari terakhir tercatat sekitar 116 kiloliter, sedangkan Pertamax sekitar 70 kiloliter. Sementara stok solar disebut mencapai sekitar 3.700 kiloliter.
Dengan kondisi tersebut, Pertamina menyampaikan bahwa ketersediaan BBM masih dalam kondisi aman dan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam beberapa hari ke depan apabila distribusi berjalan normal.
“Dari informasi Pertamina, stok sebenarnya masih dalam kondisi aman. Kita berharap masyarakat tidak perlu panik dan membeli BBM secara berlebihan karena hal tersebut justru dapat menyebabkan antrean semakin panjang,” jelas Gamalis.
Menurut Gamalis, munculnya antrean tidak semata-mata berkaitan dengan ketersediaan stok. Manajemen di tingkat SPBU, kelancaran distribusi, pelayanan dan pengawasan juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan.
“Kita ada tim pengawas untuk mengawasi keseimbangan tersebut. Terkait operator SPBU, kalau manajemennya bagus, stoknya bagus, dan pengawasannya baik, maka semua akan berjalan dengan baik,” ungkapnya.
Pemkab Berau juga menyatakan akan memperkuat pengawasan bersama perangkat daerah terkait, TNI dan Polri untuk memastikan penyaluran BBM berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran.
“Kita akan terus melakukan pengawasan bersama dinas terkait, TNI dan Polri. Penyaluran harus aman dan tepat sasaran, jangan sampai ada penyalahgunaan,” tegas Gamalis.
Sementara itu, perwakilan Pertamina, Bagus, menjelaskan bahwa pengawasan penyaluran BBM di SPBU telah didukung sistem pemantauan berbasis barcode dan kamera pengawas atau CCTV yang beroperasi selama 24 jam.
Menurutnya, sistem tersebut memungkinkan pemantauan terhadap nomor pelat kendaraan, waktu pengisian serta input yang dilakukan operator melalui perangkat PC dan tablet. Verifikasi barcode juga dapat digunakan untuk memastikan kesesuaian data kendaraan dengan transaksi pengisian.
“Khusus kendaraan roda empat, kami bisa memantau nomor pelat, jam dan harinya, termasuk input PC dan tablet yang dilakukan operator. Kesesuaian verifikasi barcode dengan kendaraan juga bisa kita pantau. Kita juga memiliki CCTV yang bisa dipantau. Kalau ada yang tidak sesuai, kita bisa langsung melakukan pengecekan,” ujarnya.
Dengan adanya sistem tersebut, dugaan penyalahgunaan dalam proses pengisian BBM, termasuk penggunaan barcode yang tidak sesuai, dapat ditelusuri melalui data transaksi dan rekaman pengawasan.
Di tengah kembali munculnya antrean, pemerintah daerah menyatakan akan terus berkoordinasi dengan Pertamina dan aparat terkait untuk menjaga kelancaran distribusi BBM.
Sementara sorotan dari masyarakat menjadi masukan agar pengawasan tidak hanya dilakukan saat antrean terjadi, tetapi berjalan secara konsisten, baik terhadap distribusi di SPBU maupun peredaran BBM di tingkat pengecer.
Pemerintah berharap pasokan tetap berjalan normal dan masyarakat tidak melakukan pembelian secara berlebihan, sehingga kebutuhan BBM tetap terpenuhi dan aktivitas perekonomian di Kabupaten Berau tidak terganggu.
