HALOBERAU Pemerintah Kabupaten Berau melalui Dinas Pangan mulai mempersiapkan modernisasi sistem pemetaan wilayah rawan pangan dengan memanfaatkan aplikasi Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA). Sistem digital ini diharapkan mampu menghasilkan data ketahanan pangan yang lebih akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan di daerah.
Plt Kepala Dinas Pangan Berau, Tenteram Rahayu, melalui Analis Ketahanan Pangan Muda, Muhammad Jum’an, menjelaskan aplikasi FSVA akan digunakan untuk mengukur kondisi ketahanan pangan berdasarkan 11 indikator yang mencakup berbagai aspek. Hasil pemetaan tersebut tidak hanya menggambarkan tingkat kerawanan pangan suatu wilayah, tetapi juga menjadi dasar rekomendasi pembangunan lintas sektor.
Menurutnya, peta kerawanan pangan yang dihasilkan bukan sekadar acuan dalam penyaluran bantuan pangan atau sembako. Data tersebut juga akan disampaikan kepada organisasi perangkat daerah terkait sebagai bahan perencanaan pembangunan.
“Misalnya ada kampung yang masuk zona merah karena kesulitan air bersih atau akses jalannya rusak. Hasil pemetaan itu akan kami rekomendasikan kepada dinas teknis, seperti DPUPR, agar dapat ditindaklanjuti melalui pembangunan infrastruktur,” jelasnya.
Ia mengatakan, penerapan FSVA sekaligus menjadi langkah memperkuat koordinasi antarsektor dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan daerah.
“Ini merupakan bagian dari modernisasi sistem koordinasi sekaligus membangun layanan terpadu lintas sektor untuk mendukung pembangunan, khususnya di bidang pangan,” ujarnya.
Muhammad Jum’an menjelaskan, pengukuran ketahanan pangan melalui aplikasi FSVA mengacu pada tiga pilar utama, yakni ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan baik secara ekonomi maupun fisik, serta pemanfaatan pangan yang mencakup kualitas konsumsi gizi hingga pemantauan angka stunting.
Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menegaskan bahwa pemerintah daerah terus mendorong pemanfaatan teknologi dan data yang akurat dalam mendukung setiap kebijakan pembangunan, termasuk di sektor pangan. Menurutnya, pemetaan berbasis digital akan membantu pemerintah menetapkan program yang lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat.
“Ketahanan pangan tidak hanya berbicara soal ketersediaan bahan pangan, tetapi juga menyangkut akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar dan kualitas hidup. Karena itu, setiap kebijakan harus disusun berdasarkan data yang valid agar intervensi yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat,” tegasnya.
Dengan sistem tersebut, pemetaan wilayah rawan pangan akan menjadi lebih dinamis dan mencerminkan kondisi riil di lapangan.
“Dengan aplikasi FSVA, pemetaan wilayah rawan pangan akan lebih akurat dan dinamis. Bisa saja jumlah wilayah rawan pangan berkurang, tetapi bisa juga bertambah karena indikator penilaiannya lebih lengkap dan komprehensif,” pungkas Muhammad Jum’an.
Sri Juniarsih menambahkan, hasil pemetaan FSVA diharapkan menjadi pedoman bersama bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun program pembangunan yang terintegrasi, sehingga upaya pengentasan kerawanan pangan dapat dilakukan secara menyeluruh.
“Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Saya berharap seluruh perangkat daerah dapat memanfaatkan hasil pemetaan ini sebagai dasar menyusun program pembangunan yang tepat sasaran demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Berau,” pungkasnya. (Adv/ed*)
