HALOBERAU – Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, meminta dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk memperjuangkan pencairan dana kurang bayar transfer dari pemerintah pusat kepada kabupaten/kota. Harapan itu disampaikan saat mengikuti Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah bersama kepala daerah se-Kalimantan Timur di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Senin (3/8/2026).
Rakor bertema Optimalisasi Pendapatan Daerah tersebut dipimpin langsung Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, didampingi Wakil Gubernur Seno Aji serta Sekretaris Provinsi Kaltim Sri Wahyuni.
Dalam arahannya, Gubernur Rudy Mas’ud menegaskan pentingnya memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam menghadapi tantangan fiskal yang tengah dihadapi daerah. Menurutnya, APBD harus menjadi instrumen utama untuk mendorong pembangunan yang berkualitas sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Pemprov dan pemerintah kabupaten/kota adalah satu tim. Jadikan APBD sebagai instrumen pembangunan berkualitas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur,” tegas Rudy.
Ia juga mendorong seluruh daerah terus berinovasi melalui transformasi digital guna mengoptimalkan pendapatan daerah. Upaya tersebut dilakukan dengan memperkuat koordinasi antarpemerintah, integrasi data, harmonisasi kebijakan, hingga optimalisasi penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah.
Pada kesempatan itu, Bupati Berau Sri Juniarsih Mas menyampaikan bahwa hingga pertengahan tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Berau masih menunggu penyaluran dana kurang bayar transfer dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut, kata dia, juga dialami sejumlah kabupaten dan kota lainnya di Kalimantan Timur.
“Kami berharap bapak gubernur dan wakil gubernur dapat membantu mengomunikasikan kepada pemerintah pusat terkait dana kurang bayar untuk kabupaten dan kota yang hingga kini belum disalurkan,” ujarnya.
Meski kondisi fiskal daerah masih terbatas, Sri Juniarsih memastikan pembangunan di Kabupaten Berau tetap berjalan dengan mengedepankan program-program prioritas. Ia juga menegaskan tidak ada pemangkasan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) bagi ASN, baik PNS maupun PPPK di lingkungan Pemkab Berau.
“Kami tetap bersyukur dan akan terus berupaya memberikan yang terbaik dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk terus membangun komunikasi dengan pemerintah pusat,” katanya.
Di sisi lain, Pemkab Berau terus melakukan berbagai langkah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pengembangan sektor nonpertambangan. Salah satu sektor yang menjadi fokus adalah pariwisata, yang dinilai memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Sektor pariwisata merupakan salah satu transisi ekonomi yang sedang kami persiapkan. Tentu ini membutuhkan dukungan dan kerja sama yang baik, bukan hanya untuk Kabupaten Berau tetapi juga untuk mengangkat Kalimantan Timur,” tandasnya.
Menanggapi berbagai masukan dari para kepala daerah, Gubernur Rudy Mas’ud menyatakan siap membangun komunikasi dengan pemerintah pusat. Bahkan, ia berencana mengajak seluruh kepala daerah di Kalimantan Timur bertemu langsung dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia serta kementerian terkait di Jakarta untuk membahas persoalan fiskal yang dihadapi daerah.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Berau, Sapransyah, yang mendampingi Bupati dalam rakor menjelaskan, hingga Juli 2026 anggaran pendapatan Kabupaten Berau tercatat sekitar Rp2,977 triliun dengan realisasi mencapai Rp1,341 triliun atau 45,05 persen.
Sedangkan anggaran belanja daerah sebesar Rp3,666 triliun, dengan realisasi mencapai sekitar Rp1,354 triliun atau 37,95 persen.
Sapransyah menambahkan, Pemkab Berau akan terus mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, efisiensi, dan akuntabilitas. Di sisi lain, koordinasi dengan pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan terus dilakukan agar hak transfer daerah dapat segera direalisasikan.
“Kami optimistis target pendapatan daerah masih dapat terus ditingkatkan hingga akhir tahun. Sementara itu, belanja daerah juga akan diarahkan pada program-program prioritas yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Harapan kami, dana kurang bayar dari pemerintah pusat dapat segera disalurkan sehingga ruang fiskal daerah semakin kuat untuk mendukung percepatan pembangunan,” tutupnya. (Adv/ed*)
