HALOBERAU – Pemerintah Kabupaten Berau melalui Dinas Pangan mulai mempersiapkan modernisasi sistem pemetaan wilayah rawan pangan dengan memanfaatkan aplikasi Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA). Sistem digital ini diharapkan mampu menghasilkan data ketahanan pangan yang lebih akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan di daerah.
Plt Kepala Dinas Pangan Berau, Tenteram Rahayu, melalui Analis Ketahanan Pangan Muda, Muhammad Jum’an, menjelaskan aplikasi FSVA akan digunakan untuk mengukur kondisi ketahanan pangan berdasarkan 11 indikator yang mencakup berbagai aspek. Hasil pemetaan tersebut tidak hanya menggambarkan tingkat kerawanan pangan suatu wilayah, tetapi juga menjadi dasar rekomendasi pembangunan lintas sektor.
Menurutnya, peta kerawanan pangan yang dihasilkan bukan sekadar acuan dalam penyaluran bantuan pangan atau sembako. Data tersebut juga akan disampaikan kepada organisasi perangkat daerah terkait sebagai bahan perencanaan pembangunan.
“Misalnya ada kampung yang masuk zona merah karena kesulitan air bersih atau akses jalannya rusak. Hasil pemetaan itu akan kami rekomendasikan kepada dinas teknis, seperti DPUPR, agar dapat ditindaklanjuti melalui pembangunan infrastruktur,” jelasnya.
Ia mengatakan, penerapan FSVA sekaligus menjadi langkah memperkuat koordinasi antarsektor dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan daerah.
“Ini merupakan bagian dari modernisasi sistem koordinasi sekaligus membangun layanan terpadu lintas sektor untuk mendukung pembangunan, khususnya di bidang pangan,” ujarnya.
Muhammad Jum’an menjelaskan, pengukuran ketahanan pangan melalui aplikasi FSVA mengacu pada tiga pilar utama, yakni ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan baik secara ekonomi maupun fisik, serta pemanfaatan pangan yang mencakup kualitas konsumsi gizi hingga pemantauan angka stunting.
Dengan sistem tersebut, pemetaan wilayah rawan pangan akan menjadi lebih dinamis dan mencerminkan kondisi riil di lapangan.
“Dengan aplikasi FSVA, pemetaan wilayah rawan pangan akan lebih akurat dan dinamis. Bisa saja jumlah wilayah rawan pangan berkurang, tetapi bisa juga bertambah karena indikator penilaiannya lebih lengkap dan komprehensif,” pungkasnya. (Adv/ed*)
