HALOBERAU – Upaya menekan angka kemiskinan di Kabupaten Berau dinilai tidak bisa dilepaskan dari penguatan sektor pendidikan. DPRD Berau menilai, kebijakan wajib belajar 12 tahun harus benar-benar diwujudkan dengan membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat kurang mampu.
Anggota Komisi I DPRD Berau, Thamrin, menekankan pentingnya percepatan realisasi program Sekolah Rakyat (SR) agar tidak berhenti hanya pada tahap wacana dan perencanaan.
“Program ini harus segera dijalankan dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, keberadaan Sekolah Rakyat menjadi langkah nyata untuk membantu anak-anak dari keluarga miskin yang selama ini kesulitan melanjutkan pendidikan akibat keterbatasan biaya maupun fasilitas pendukung.
Ia menegaskan bahwa esensi dari program tersebut bukan semata membangun gedung sekolah, melainkan membuka peluang pendidikan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Yang terpenting adalah akses pendidikan terbuka, bukan sekadar mendirikan sekolah,” jelasnya.
Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran, Thamrin menilai hal itu tidak boleh menjadi alasan untuk menunda pelaksanaan program. Jika belum memungkinkan direalisasikan pada tahun berjalan, ia meminta agar program tersebut masuk dalam daftar prioritas pada tahun berikutnya.
“Kalau belum terealisasi tahun ini, minimal harus dipastikan menjadi prioritas pada tahun selanjutnya,” katanya.
Selain kesiapan anggaran, ia juga menyoroti pentingnya validitas data penerima manfaat agar program benar-benar menyasar kelompok masyarakat yang membutuhkan, khususnya warga miskin dan miskin ekstrem.
“Data harus benar-benar valid, jangan sampai program ini salah sasaran,” tegasnya.
DPRD Berau pun berkomitmen untuk terus mengawal jalannya program Sekolah Rakyat agar pelaksanaannya berjalan efektif serta mampu memberikan dampak nyata dalam memutus rantai kemiskinan di daerah. (Adv/ed*)
