HALOBERAU – Pemerintah Kabupaten Berau meminta PLN meningkatkan keandalan pasokan listrik dan menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai prioritas utama. Gangguan kelistrikan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir dinilai tidak hanya mengganggu aktivitas rumah tangga, tetapi juga berdampak terhadap kegiatan ekonomi warga.
Persoalan tersebut menjadi pembahasan dalam pertemuan yang difasilitasi Pemkab Berau bersama sejumlah pihak, Selasa (27/10/2026). Pertemuan ini digelar menyusul aksi protes masyarakat di kantor PLN UP3 Berau pada Senin (26/10/2026) malam.
Hadir dalam pertemuan tersebut perwakilan masyarakat, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kesultanan Gunung Tabur dan Sambaliung, PLN UP3 Berau, serta PLTU Lati.
Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, dalam pertemuan itu meminta PLN lebih memperhatikan kebutuhan listrik masyarakat. Ia juga mendorong adanya komunikasi dan koordinasi yang lebih intensif antara PLN dengan perusahaan-perusahaan yang menjadi konsumennya, agar pengaturan pasokan listrik tidak mengabaikan kepentingan warga.
Menurutnya, listrik saat ini telah menjadi kebutuhan mendasar yang menopang berbagai aktivitas. Selain kebutuhan rumah tangga, kelancaran pasokan listrik juga sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha, perdagangan, hingga pelayanan berbasis internet dan digital.
“PLN UP3 Berau perlu memprioritaskan kebutuhan masyarakat. Komunikasi dengan perusahaan-perusahaan konsumen juga harus dibangun agar pengaturan pasokan listrik dapat memperhatikan kepentingan masyarakat luas,” tegas Sri Juniarsih.
Ia menilai, gangguan listrik yang berlangsung berulang berpotensi menghambat aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, penanganannya tidak cukup hanya melalui pemulihan jaringan, tetapi juga membutuhkan langkah antisipasi agar kejadian serupa tidak terus berulang.
Sri Juniarsih juga meminta peluang dukungan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) dapat dibahas, khususnya untuk penyediaan fasilitas pendukung komunikasi di ruang terbuka hijau.
Tak hanya persoalan saat ini, Bupati turut mengingatkan pentingnya kesiapan pasokan listrik menjelang Ramadan. Ia berharap masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari maupun ibadah tanpa terganggu pemadaman listrik.
“Kami berharap menjelang Ramadan keandalan pasokan listrik benar-benar dipersiapkan. Jangan sampai pemadaman terus berulang dan menjadi persoalan setiap kali masyarakat akan memasuki bulan suci,” ujarnya.
Bupati juga menyoroti rencana interkoneksi jaringan listrik di Kalimantan Timur yang ditargetkan pada 2027. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat sistem kelistrikan sekaligus mendukung pemerataan distribusi energi, termasuk di Kabupaten Berau.
Sementara itu, Wakil Bupati Berau, Gamalis, menekankan pentingnya memperhatikan hak pelanggan yang terdampak pemadaman, termasuk mengenai mekanisme pemberian kompensasi.
Namun, ia mengingatkan bahwa kompensasi tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kewajiban menjaga kualitas dan keandalan pelayanan listrik.
“Kompensasi kepada konsumen memang harus diperhatikan. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana gangguan ini tidak terus berulang. Jangan sampai kompensasi justru dianggap sebagai pembenaran atas pemadaman listrik,” tegas Gamalis.
Pemkab Berau berharap pertemuan tersebut tidak berhenti pada pembahasan dan penyampaian keluhan. PLN UP3 Berau, PLTU Lati, serta pihak terkait diharapkan segera menindaklanjuti persoalan tersebut melalui langkah konkret dan terukur.
Sebab, bagi masyarakat, listrik bukan sekadar fasilitas penunjang, melainkan kebutuhan vital yang berkaitan langsung dengan kenyamanan, pelayanan publik, dan keberlangsungan roda perekonomian daerah. (Adv/ed*)
