HALOBERAU – Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) masih menjadi keluhan sebagain besar masyarakat Berau hingga hari ini. Pasalnya, KBK sangat menghalangi pembangunan masyarakat.
Anggota DPRD Berau, Elita Herlina mengatakan solusi mengatasi masalah KBK yakni dengan dilakukannya revisi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Berau.
Menurutnya, revisi Perda RTRW sempat menjadi agenda khusus yang dibahas dalam Rapat Komisi-Komisi DPRD Berau, tahun 2023 lalu. Namun, Perda tersebut belum kunjung tuntas.
“Padahal Perda itu penting untuk menyelesaikan berbagai kendala pembangunan di Berau. Jadi saya minta Pemda untuk bisa selesaikan,” ungkapnya belum lama ini.
Selain Perda yang perlu direvisi, lanjutnya, penting dilakukan inventarisasi dan pemetaan lokasi yang masih bersinggungan dengan KBK. Berikutnya, menjadikannya KBNK atau Hak Pengelolaan Lahan (HPL).
“Hampir semua kepala kampung mengusulkan perubahan kawasan. Karena lahan atau kampung mereka masuk dalam KBK,” kisahnya.
Disampaikannya, pada beberapa kesempatan melaksanakan reses, persoalan KBK menjadi agenda penting yang dibahas bersama masyarakat. Masyarakat pun meminta agar perlu dilakukan pelepasan status kawasan.
“Sehingga harus dilepaskan dari KBK. Itu penting untuk bangun infrastruktur juga untuk tingkatkan ekonomi masyarakat di sektor perkebunan, ketahanan pangan, dan lain-lain,” tandasnya. (Adv/ed*)
