HALOBERAU – Legislatif dan Eksekutif Berau kembali menggelar rapat tertutup, di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD Berau, Senin (18/9/2024) lalu.
Ketua DPRD Berau, Madri Pani menjelaskan agenda rapat ekslusif itu guna membahas inisiatif Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dalam program nasional. Terutama di bidang perkebunan, khususnya kakao.
“Kita beruntung bahwa Kabupaten Berau menjadi perhatian BPK di Kalimantan Timur khususnya di dalam kawasan pedesaan untuk perkebunan di bidang kakao dan kelapa luar,” ungkapnya.
Disampaikannya, BPK khususnya menyoroti agar bidang perkebunan, khususnya kakao harus betul-betul ditindaklanjuti. Berikutnya, meminta pemerintah daerah untuk membuat regulasi yang sesuai.
“Karena nanti ada perbupnya, ada surat edaran, ada hasil telaan pemetaan. Jangan sampai melanggar regulasi yang dibuat,” singgungnya.
Diakuinya, kakao mendapat skala prioritas dari BPK. Karena itu, pembangunan sektor perkebunan kakao tersebut harus menjadi perhatian pemerintah daerah.
“Artinya baik akses jalan, masalah bibit, nanti pemasaran seperti apa, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Berau benar-benar diperhatikan,” bebernya.
Madri berharap, dengan perhatian BPK tersebut, Pemda Berau semakin terpacu untuk lebih bekerja maksimal dan serius dalam mengatasi berbagai kendala yang ada. Tujuannya agar program yang diapresiasi BPK itu bisa berjalan.
“Karena Pemkab Berau dianggap belum terlalu maksimal dalam memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana dari akses jalan, bibit, pupuk,” pungkasnya. (Adv/ed*)
