HALOBERAU – Ancaman pengurangan tenaga kerja di sektor pertambangan mulai menjadi perhatian serius DPRD Berau. Ketidakstabilan industri tambang dinilai berpotensi memicu efisiensi perusahaan yang berdampak langsung pada pekerja lokal.
Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto meminta pemerintah daerah segera menyiapkan langkah antisipasi agar masyarakat lokal tidak menjadi pihak yang paling terdampak jika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).
Menurutnya, sektor pertambangan selama ini menjadi salah satu penopang utama ekonomi daerah karena mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Namun, ketergantungan terhadap industri tersebut juga memiliki risiko ketika perusahaan mulai mengurangi operasional.
“Jangan sampai masyarakat lokal justru paling terdampak ketika perusahaan melakukan pengurangan tenaga kerja,” ujarnya.
Subroto menegaskan perlindungan terhadap tenaga kerja lokal harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan efisiensi perusahaan tambang.
Selain itu, DPRD Berau juga mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia agar pekerja lokal memiliki kemampuan dan daya saing di tengah perubahan kondisi industri.
Ia menilai keterampilan dan kompetensi kerja menjadi faktor penting agar tenaga kerja asal Berau tetap memiliki peluang bertahan bahkan berkembang ke posisi yang lebih baik.
“Peningkatan kemampuan kerja penting supaya tenaga lokal bisa tetap bersaing,” katanya.
Politisi itu juga mengingatkan perusahaan agar tidak menerapkan kebijakan efisiensi secara tidak seimbang, terutama jika pengurangan pekerja lebih banyak menyasar tenaga kerja lokal dibanding pekerja dari luar daerah.
Menurutnya, kondisi tersebut bertentangan dengan upaya pemerintah daerah dalam memperjuangkan perlindungan tenaga kerja asal Berau.
Subroto menambahkan, aturan mengenai prioritas tenaga kerja lokal sebenarnya sudah tersedia, termasuk ketentuan komposisi minimal 80 persen pekerja lokal bagi perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Berau.
Karena itu, ia meminta seluruh perusahaan tambang menjalankan aturan tersebut secara konsisten.
DPRD Berau berharap pemerintah daerah bersama perusahaan dapat memperkuat koordinasi dan menyiapkan strategi sejak dini untuk menekan risiko meningkatnya angka pengangguran apabila sektor pertambangan mengalami perlambatan.
“Langkah antisipasi harus disiapkan dari sekarang agar dampaknya terhadap ekonomi masyarakat bisa ditekan,” tutupnya. (Adv/ed*)
