HALOBERAU, KUTIM – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memastikan alokasi Dana RT tetap berjalan penuh walaupun daerah tengah menghadapi penyempitan fiskal.
Kebijakan tersebut dipertahankan karena dianggap sebagai bagian penting dari pemerataan pembangunan hingga ke tingkat lingkungan.
Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki rencana untuk mengurangi anggaran tersebut dan menekankan bahwa keberlanjutan program ini menjadi prioritas utama.
“Program ini menyentuh masyarakat secara langsung, jadi tidak boleh terganggu oleh kondisi fiskal,” ungkapnya, Jumat malam (21/11/2025).
Untuk menjamin setiap RT tetap menerima Rp250 juta, Pemkab Kutim mengalokasikan lebih dari Rp400 miliar melalui skema Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD).
Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2025, yang mengatur bahwa alokasi dana harus disalurkan secara merata di seluruh wilayah.
Dana ini memungkinkan warga menentukan sendiri program yang mereka perlukan, baik pembangunan drainase, peningkatan jalan lingkungan, pemasangan lampu jalan, hingga fasilitas air bersih komunal.
Selain itu, anggaran RT juga dapat dipakai untuk mendukung berbagai inisiatif sosial, termasuk penanganan stunting dan pengurangan angka kemiskinan melalui pendataan warga rentan di tiap lingkungan.
Ardiansyah memastikan fasilitas operasional untuk RT juga tidak diabaikan. Sejumlah motor dinas telah didistribusikan dan sisanya segera menyusul sesuai jadwal penyaluran.
“Kita ingin pelayanan di tingkat RT makin efektif, jadi fasilitasnya tetap kita penuhi,” tambahnya.
Pemkab Kutim menegaskan bahwa meski fiskal mengalami penyesuaian, program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat tidak boleh terhambat.
Pemerintah optimistis pembangunan berbasis komunitas tetap berjalan dan mampu menjaga kualitas pelayanan publik di tingkat terdepan.(ADV)
