HALOBERAU – Potensi kelautan Kabupaten Berau kembali mendapat sorotan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau mendorong pemerintah daerah agar lebih serius mengembangkan sektor ini melalui konsep branding “Berau Blue Food”. Langkah tersebut diyakini dapat menjadi identitas ekonomi baru sekaligus menggerakkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Anggota Komisi II DPRD Berau, Sri Kumalasari, menilai sudah saatnya Berau memiliki produk unggulan khas yang berakar pada kekayaan lautnya. Ia menyebut, sektor kelautan selama ini menyimpan potensi besar namun belum dimanfaatkan secara optimal sebagai kekuatan ekonomi daerah.
“Yang jelas kami sangat mendukung upaya ini. Potensi laut Berau besar, tinggal bagaimana kita kelola dan manfaatkan dengan bijak,” ujarnya.
Menurutnya, pengembangan produk unggulan kelautan harus melibatkan masyarakat pesisir agar hasilnya tidak hanya dinikmati oleh segelintir pihak. Pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat pemberdayaan nelayan, pelaku UMKM, hingga industri pengolahan hasil laut lokal.
“Kekayaan laut yang melimpah adalah peluang besar. Pemerintah harus bisa mengelolanya agar manfaatnya dirasakan merata,” tambahnya.
Selain itu, Sri juga menegaskan komitmen DPRD untuk mendukung kebijakan dan regulasi yang memperkuat sektor kelautan. Ia berharap Berau dapat memiliki ikon ekonomi berbasis laut yang dikenal secara nasional.
“Peluang ini jangan disia-siakan. Kita ingin potensi laut benar-benar jadi penggerak ekonomi masyarakat,” tegasnya.
Dukungan terhadap wacana Blue Food ini juga datang dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI. Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Trian Yunanda, menyebut konsep Blue Food akan memberi nilai tambah besar bagi daerah yang serius mengembangkannya.
Menurutnya, langkah Berau mendeklarasikan produk perikanan dan olahan laut sebagai bagian dari gerakan Blue Food akan meningkatkan nilai jual serta daya saing daerah, baik di tingkat nasional maupun internasional.
“Kalau Berau berani deklarasi sebagai daerah Blue Food, nilai produknya akan naik. KKP siap mendampingi, termasuk dalam peningkatan mutu dan sertifikasi,” ujarnya.
KKP juga berencana menggandeng lembaga seperti BPOM untuk mendukung sertifikasi keamanan dan legalitas produk perikanan Berau. Dengan begitu, produk nelayan lokal dapat memenuhi standar nasional dan membuka peluang ekspor yang lebih luas.
Trian menambahkan, pengembangan ekonomi kreatif di kawasan pesisir juga penting untuk mendukung gerakan Blue Food. Berau disebut memiliki kekayaan budaya dan kuliner yang bisa diangkat sebagai daya tarik baru, mulai dari olahan khas seperti ebi dan pempek, hingga produk berbasis seni dan lingkungan.
“Kita ingin desa-desa nelayan punya keunggulan masing-masing. Bahkan ibu-ibu nelayan bisa dilatih membatik dengan teknik eco print, jadi tetap produktif meski musim paceklik,” jelasnya.
Langkah kolaboratif antara DPRD, Pemkab Berau, dan KKP ini diharapkan menjadi tonggak baru dalam penguatan ekonomi berbasis kelautan. Jika terealisasi, branding “Berau Blue Food” bukan hanya menjadi identitas baru daerah, tetapi juga simbol kemajuan ekonomi biru yang berkelanjutan di pesisir utara Kalimantan Timur. (Adv/ed)
