HALOBERAU – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia menjadi momentum refleksi bagi seluruh masyarakat, termasuk bagi Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Syarifatul Sya’diah. Menurutnya, makna kemerdekaan tidak hanya sebatas terbebas dari penjajahan, melainkan juga harus diikuti dengan kemerdekaan dari kebodohan dan kemiskinan.
“Harapan kami, seluruh masyarakat Indonesia benar-benar bisa merdeka, merdeka dari kebodohan, merdeka dari kemiskinan. Pemerintah harus berperan aktif dalam memberantas itu, salah satunya melalui program Generasi Emas yang sudah sejalan dari pusat hingga daerah,” ujar Syarifatul usai mengikuti upacara HUT RI di Lapangan GOR Pemuda, Minggu (17/8/2025).
Ia menyampaikan, peringatan HUT RI ke-80 juga dirangkai dengan berbagai kegiatan. Dari fraksi DPRD, perayaan dilakukan lewat lomba-lomba yang melibatkan masyarakat sekitar sekretariat.
Sementara bertepatan dengan Hari Pramuka 14 Agustus, juga digelar kursus KPDK, ziarah makam pahlawan, bersih-bersih di Mayang Manggurai, penanaman pohon, hingga sosialisasi bersama anak-anak pramuka.
“Kami ingin menanamkan semangat kepada generasi muda agar mereka bisa bekerja sama, mandiri, menghargai sesama, serta mencintai lingkungan. Di Mayang Manggurai I yang sempat terdampak, kami melakukan penanaman kembali bersama perusahaan sebagai wujud nyata cinta lingkungan,” jelasnya.
Namun, di balik semangat kemerdekaan, Syarifatul menyoroti masih adanya 24 kampung di Kabupaten Berau yang belum teraliri listrik. Padahal, menurutnya, listrik merupakan kebutuhan dasar yang berdampak pada akses air bersih hingga jaringan telekomunikasi.
“Kami sudah berkoordinasi dengan PLN. Ada target bertahap, tahun 2025 mulai terealisasi, kemudian 2026 dan 2027 di wilayah lain termasuk Merapun. Tapi kami akan terus mendorong percepatan agar tidak ada lagi kampung yang gelap,” tegasnya.
Ia menambahkan, keluhan masyarakat kerap muncul, seperti saat kunjungan ke Pulau Kaniungan. Warga meminta agar PLN segera hadir, karena selama ini mereka hanya mengandalkan genset pribadi dengan biaya tinggi.
“Terkait pertemuan dengan manajemen PLN, rencananya ada. Kami di Komisi III memang membidangi ESDM. Harapannya, bisa dilakukan percepatan-percepatan sehingga kampung-kampung di Berau tidak lagi tertinggal,” pungkasnya. (ed*)
