HALOBERAU – DPRD Kabupaten Berau menyambut positif langkah Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) yang mulai memberikan perhatian khusus kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari kalangan penyandang disabilitas. Upaya ini dinilai sebagai bentuk nyata dari pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Berau, Arman Nofriansyah, mengapresiasi inisiatif tersebut. Menurutnya, kelompok disabilitas memiliki potensi besar untuk berkembang dalam sektor UMKM, asalkan diberikan ruang yang layak serta akses terhadap pelatihan dan dukungan yang merata.
“Langkah Diskoperindag sangat kami dukung. Ini bentuk komitmen pemerintah dalam menghadirkan kebijakan yang inklusif. Penyandang disabilitas punya potensi besar di sektor UMKM. Mereka hanya perlu ruang, pelatihan, dan akses yang setara,” ujarnya, Jumat (1/82025).
Ia menambahkan bahwa Komisi II akan terus mendorong keberlanjutan program ini. Tidak hanya dari sisi bantuan alat atau permodalan, tetapi juga melalui pendampingan teknis dan manajerial yang berkelanjutan. Menurut Arman, sinergi dengan berbagai pihak menjadi hal penting untuk mendorong pemasaran produk UMKM disabilitas agar dapat berkembang lebih luas.
“Diskoperindag perlu menggandeng lembaga pelatihan, komunitas disabilitas, dan membuka kolaborasi dengan pelaku usaha agar produk UMKM disabilitas punya akses pasar yang lebih luas,” sambungnya.
Arman juga menekankan pentingnya mengubah pola pikir dalam memandang kelompok disabilitas, dari yang sebelumnya hanya dianggap sebagai penerima bantuan, menjadi pelaku aktif dalam pembangunan ekonomi.
“Kita harus ubah paradigma. Mereka bukan sekadar penerima bantuan, tapi pelaku ekonomi yang berperan penting. Dengan pendekatan yang tepat, mereka bisa mandiri secara ekonomi,” tegasnya.
Ia berharap program pemberdayaan ini dapat dimasukkan dalam skala prioritas tahunan Diskoperindag dan tidak hanya bersifat simbolis. DPRD, khususnya Komisi II, menurutnya akan mengawal setiap tahapan, mulai dari regulasi hingga penganggaran, agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat penyandang disabilitas.
“Kami di Komisi II akan pastikan bahwa program untuk UMKM disabilitas ini bukan sekadar wacana. Harus ada dampak yang benar-benar dirasakan oleh mereka,” tutupnya. (Adv/ed*)
