HALOBERAU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau menggelar Rapat Paripurna terkait penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi DPRD Berau guna mengesahkan empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Berau menjadi Peraturan Daerah (Perda), di Gedung Sekretariat DPRD Berau, Jalan Gatot Subrot, Tanjung Redeb, Selasa (9/7/2024).
Masing-masing dari 7 fraksi yang ada menyampaikan pendapat akhir mereka, yang diawali dengan Partai Nasdem, Golkar, PPP, PKS, Demokrat, PDI Perjuangan dan terakhir Amanat Indonesia Raya (AIR).
Dalam penyampaian pendapat akhir fraksi- fraksi tersebut disampaikan masukan serta persetujuan terhadap masing-masing Raperda. Terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, Ketahanan Pangan, Fasilitas atau Insentif Kemudahan Penanaman Modal dan Grand Desain Pembangunan Kependudukan.
Adapun semua fraksi menerima dan menyetujui Raperda tersebut untuk ditetapkan menjadi Perda Kabupaten Berau dengan berbagai saran dan masukan.
Bupati Berau, Sri Juniarsih menyampaikan atas nama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ketua, Wakil Ketua dan seluruh Anggota Dewan yang terhormat yang telah melakukan pembahasan dan menyampaikan pendapat akhir serta sekaligus memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.
Sebagaimana yang telah disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD pada tanggal 24 Juni 2024 lalu, bahwa Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp 4,3 miliar, dengan realisasi mencapai Rp4,7 miliar atau 107,39 persen.
“Sehingga pendapatan yang tercapai melebihi target sebesar terdapat lebih target pendapatan sebesar Rp 323 juta,” ungkapnya.
Disampaikannya, kelebihan target penerimaan tersebut disebabkan oleh penerimaan Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Transfer Pemerintah Pusat atau Dana Bagi Hasil, serta Pendapatan Transfer antar Daerah.
Sedangkan untuk anggaran Belanja tahun anggaran 2023 sebesar Rp5,1 miliar dengan realisasi belanja sebesar Rp 4,6 atau 89 persen. Sehingga terdapat sisa anggaran belanja sebesar Rp 569 juta dengan sisa anggaran belanja tersebut disebabkan karena adanya efesiensi belanja pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah termasuk belanja yang bersumber dari BLUD.
“Selain itu ada pekerjaan yang tidak selesai ditahun anggaran 2023 yang menjadi hutang Pemerintah Daerah sehingga menyebabkan Silpa,” ucapnya.
Sri mengungkapkan, dalam penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi yang merupakan pandangan dan penilaian dalam bentuk catatan, saran, masukan dan usulan yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Berau dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan di Kabupaten Berau.
“Semua catatan, saran, masukan dan usulan yang disampaikan akan menjadi perhatian jajaran Pemerintah Daerah untuk ditindaklanjuti kedepannya,” tuturnya.
Dirinya menjelaskan, selama tahun 2023 Pemkab Berau telah berupaya melakukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Namun, harus diakui masih ada beberapa catatan atas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang memerlukan perbaikan.
Pada kesempatan ini, Sri menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran pelaksanaan tugas dalam memimpin penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Berau.
Tak lupa juga, Sri memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada unsur pimpinan serta seluruh anggota DPRD Berau yang telah menyampaikan pendapat akhir terhadap Rancangan Peraturan Daerah mengenai Ketahanan Pangan, Fasilitasi atau Insentif Kemudahan Penanaman Modal, dan Grand Desain Pembangunan Kependudukan.
“Dengan diiringi ucapan terima kasih semoga amal baik yang telah diberikan mempunyai nilai ibadah dari Allah SWT,” bebernya.
Kemudian, secara garis besar terkait Raperda ini telah disampaikannya merupakan poin strategis yang cukup menentukan kesuksesan pembangunan yang akan datang dan kesejahteraan masyarakat melalui pangan, investasi, dan kependudukan.
Lanjut Sri, hal tersebut tidak terlepas dari kontribusi seluruh Anggota DPRD Berau dan perangkat Pemerintah Kabupaten Berau dalam proses rancangan peraturan daerah ini yang tujuannya adalah kepastian hukum untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Berau.
Dirinya pun mengajak kepada seluruh pihak untuk memperkusr sinergitas dan kerja sama mewujudkan Kabupaten Berau yang semakin maju dan sejahtera. Melalui pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki.
“Kami selaku pemerintah daerah, akan terus bekerja maksimal dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat,” tandasnya. (Adv/ed*)
