HALOBERAU – Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, menyoroti kualitas layanan kesehatan di Kabupaten Berau yang dinilai masih menghadapi persoalan pemerataan tenaga medis. Ia menilai ketimpangan distribusi tenaga kesehatan (nakes) semakin terasa sejak diberlakukannya aturan baru terkait Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Menurutnya, kebijakan yang mengatur tidak diperpanjangnya kontrak PPPK bagi tenaga kesehatan yang masa pengabdiannya belum mencapai dua tahun, telah memicu kekurangan sumber daya manusia di sejumlah fasilitas kesehatan, baik di puskesmas maupun rumah sakit.
“Bahwa dengan adanya kemarin berlakunya bahwa ada P3K yang sebelum 2 tahun itu tidak diperpanjang, maka itu terjadi di banyak daerah di Puskesmas atau di rumah sakit itu yang banyak kekurangan tenaga kerja,” ungkapnya saat menjelaskan penyebab utama terjadinya kekurangan tenaga kesehatan.
Subroto menilai, upaya menambah tenaga honorer bukanlah solusi yang mudah untuk dilakukan dalam waktu dekat. Pasalnya, proses perekrutan membutuhkan tahapan administrasi dan birokrasi yang cukup panjang.
“Harapan saya, kami dari Komisi I bersama rekan-rekan anggota dewan lainnya dan unsur pimpinan sudah pernah konsultasi bahwa memang untuk menambah tenaga honorer itu kayaknya tidak mungkin. Ya mungkin, tapi prosesnya panjang,” jelasnya.
Sebagai langkah yang dinilai lebih realistis, ia menyarankan pemerintah daerah, khususnya Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah (Sekda), untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap distribusi pegawai kesehatan. Hal ini dinilai penting agar tidak terjadi penumpukan tenaga di satu wilayah, sementara wilayah lain justru mengalami kekurangan.
Ia menyebut, secara hitungan matematis berdasarkan data dari kementerian, jumlah pegawai kesehatan di Kabupaten Berau sebenarnya sudah mencukupi. Namun persoalan utama terletak pada ketidaktepatan dalam penempatan dan pemerataan tenaga di lapangan.
“Cuma mungkin di sini yang disayangkan bahwa dalam penempatannya, dalam pemerataannya itulah yang belum pas. Ada yang satu tempat menumpuk, ada satu tempat yang mengalami kekurangan,” tegasnya.
Subroto juga menyoroti kondisi pelayanan kesehatan di wilayah pesisir yang dinilai cukup memprihatinkan. Ia mengungkapkan, pada momen Hari Raya Idulfitri lalu, layanan kesehatan di beberapa puskesmas pesisir sempat terhenti selama beberapa hari akibat tidak adanya dokter yang bertugas.
Kondisi tersebut terjadi karena dokter dengan status penugasan khusus dilaporkan belum menerima hak atau gaji selama dua hingga tiga bulan, sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya secara optimal.
“Terutama di pesisir. Itu sudah penyampaian dari Puskesmas, 3 hari lebaran pelayanan sudah tidak ada, karena dokter yang sifatnya kemarin penugasan khusus itu sudah kurang lebih 2 atau 3 bulan tidak digaji. Jadi mereka tidak bisa menjalankan tugasnya karena haknya yang belum dikasih,” ujarnya.
Ia mengingatkan, kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi merugikan masyarakat pesisir yang harus menempuh perjalanan jauh ke pusat kota hanya untuk mendapatkan layanan kesehatan dasar.
“Ini saya kira sangat-sangat penting, sangat ditanggapi Pemerintah. Jangan sampai nanti pasien semua yang di daerah pesisir berbondong-bondong ke Kabupaten Berau hanya karena dokternya tidak ada. Itu saran dari saya,” pungkasnya. (Adv/ed*)
