HALOBERAU – Penurunan pendapatan daerah dalam Rancangan APBD Berau 2026 yang mencapai Rp1,4 triliun memantik perhatian serius DPRD Berau. Wakil Ketua I DPRD, Subroto, mengingatkan Pemkab agar tetap realistis dan menempatkan pelayanan publik sebagai prioritas utama di tengah kondisi fiskal yang sedang menurun.
“Situasi fiskal 2026 memang berat. Justru di momen seperti ini kita semua harus ekstra disiplin dalam menentukan prioritas. Jangan sampai yang dikorbankan justru layanan dasar masyarakat,” tegas Subroto usai rapat paripurna, Senin (24/11/25).
Menanggapi pemotongan belanja daerah hingga Rp1,748 triliun, Subroto menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam menentukan sektor mana yang akan dikurangi. Ia menolak pemotongan anggaran dilakukan secara merata tanpa kajian dampak terhadap masyarakat.
“Belanja modal dan sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur kampung jangan sampai jadi korban pertama. Pemotongan harus presisi dan berbasis urgensi,” tegasnya.
DPRD disebut akan mengawal ketat pos belanja yang dinilai tidak mendesak untuk dialihkan ke kebutuhan prioritas publik.
Terkait strategi Pemkab untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui digitalisasi pajak dan penguatan BUMD, Subroto menyatakan dukungan. Namun ia mengingatkan agar peningkatan PAD tidak berubah menjadi tekanan baru bagi warga.
“Kami sepakat PAD perlu digenjot. Tetapi jangan sampai kebijakan itu justru membebani masyarakat kecil, terlebih UMKM yang masih dalam tahap pemulihan,” jelasnya.
Ia mengapresiasi rencana insentif pajak reklame untuk UMKM namun meminta program tersebut tidak sekadar simbolik dan perlu diperluas agar dampaknya benar-benar terasa.
Dengan ruang fiskal yang terbatas dan adanya dana earmark yang sifatnya mengikat, Subroto meminta Pemkab lebih terbuka dalam menentukan prioritas pembangunan.
“Ini tahun yang menuntut keberanian dalam mengambil keputusan. Program anggaran harus dipilih berdasarkan kebutuhan warga, bukan sekadar meneruskan pola lama,” katanya.
DPRD memastikan siap membahas Raperda APBD 2026 secara efektif tanpa mengurangi ketelitian.
“Kami ingin pembahasan tepat waktu, tapi bukan sekadar formalitas. Setiap rupiah harus dipastikan kembali ke masyarakat,” ujarnya menegaskan.
Ia juga meminta Pemkab memastikan seluruh data, dokumen pendukung, dan simulasi anggaran tersedia lengkap agar pembahasan dapat berjalan cepat namun tetap berkualitas.
Subroto juga mengingatkan, bahwa kondisi fiskal tidak boleh menjadi alasan turunnya kualitas layanan pemerintah kepada warga.
“DPRD dan Pemkab harus tetap sejalan, tetapi tetap kritis demi kepentingan masyarakat. Apa pun kondisinya, kualitas layanan publik tidak boleh menurun,” ucapnya.
Pembahasan APBD 2026 dijadwalkan berlangsung beberapa pekan ke depan sebelum ditetapkan sesuai batas waktu regulasi. (Adv/ed*)
