HALOBERAU, KUTIM – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memastikan bahwa penyesuaian APBD tidak akan menghentikan agenda kegiatan menjelang tutup tahun.
Pemerintah menegaskan bahwa sejumlah program strategis tetap dijalankan karena dianggap memiliki manfaat langsung bagi masyarakat.
Langkah ini diambil setelah seluruh agenda akhir tahun melalui proses seleksi ketat, pemerintah hanya mempertahankan kegiatan yang memiliki nilai urgensi tinggi serta berkontribusi pada pelayanan publik dan penguatan kapasitas aparatur.
Ardiansyah Sulaiman selaku Bupati Kutim menyatakan bahwa kegiatan tetap dilaksanakan dengan pendekatan yang lebih realistis.
Ia mengingatkan bahwa setiap program harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal dan tidak boleh menimbulkan beban baru bagi anggaran daerah.
“Yang penting perencanaan harus realistis dan sesuai fiskal daerah,” ucapnya, Sabtu (22/11/2025).
Di sisi lain, pemerintah menilai bahwa beberapa agenda akhir tahun justru memberikan dampak positif yang konsisten, baik untuk dinamika sosial maupun pergerakan ekonomi masyarakat.
Event yang berlangsung tetap diarahkan agar memiliki kontribusi nyata dan tidak sekadar seremoni dan menekankan bahwa bimtek menjadi salah satu program yang kehadirannya wajib.
Ia menilai aparatur hingga tingkat lingkungan perlu memahami administrasi serta manajemen pelayanan publik secara benar.
“Aparatur tingkat lingkungan harus memiliki pemahaman yang benar mengenai tata kelola administrasi,” tegasnya.
Pemerintah menyebut bahwa ketua RT adalah barisan terdepan yang berhubungan langsung dengan warga, sehingga peningkatan kapasitas mereka tidak dapat ditunda.
Selain itu, sejumlah bimtek teknis lain yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan juga tetap diberi ruang dalam penjadwalan.
Dalam proses penyusunan ulang kegiatan, Pemkab Kutim meminta seluruh perangkat daerah melakukan penyesuaian perencanaan agar pelaksanaan program tidak melampaui batas anggaran yang tersedia tanpa mengurangi kualitas kegiatan.
Sebagian kegiatan akhir tahun yang dipertahankan menggunakan pola pembiayaan alternatif agar tidak membebani APBD.
Pemerintah memastikan bahwa seluruh agenda yang berjalan telah ditakar ulang sehingga lebih terarah, terukur, dan memberi nilai tambah bagi masyarakat.
Menutup penjelasannya, Ardiansyah menegaskan bahwa keseimbangan antara efisiensi fiskal dan keberlanjutan program publik tetap menjadi prinsip utama pemerintah.
“Penjadwalan ulang dan pemilahan kegiatan diharapkan mampu menjaga stabilitas penyelenggaraan pemerintahan hingga akhir tahun,” pungkasnya.(ADV)
