HALOBERAU – Suara para pengusaha pasir dan koral lokal akhirnya didengar. Ketua DPRD Kabupaten Berau, Dedy Okto Nooryanto, turun langsung ke lapangan, menyambangi lokasi penumpukan pasir di Jalan Karang Mulyo II, Tanjung Redeb, Selasa (29/7/2025).
Di sana, ia tak sekadar meninjau, tapi juga duduk bersila bersama para penjual dan pekerja, mendengar langsung keluh kesah mereka yang selama ini bergulat dengan peliknya aturan pertambangan.
“Jangan sampai usaha rakyat kecil terhenti hanya karena terjebak dalam kerumitan regulasi,” ujar Dedy di hadapan para pekerja.
“Banyak di antara mereka sudah puluhan tahun menggantungkan hidup di sini. Mereka butuh dukungan, bukan tekanan,” tambahnya.
Dedy menyoroti secara khusus Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dinilainya masih terlalu berat bagi pelaku usaha tambang skala kecil. Ia menegaskan, DPRD akan mengambil peran sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah, baik daerah maupun pusat untuk mendorong adanya kebijakan yang adil dan berpihak kepada rakyat.
“Kami di DPRD tidak bisa tinggal diam. Kami akan memperjuangkan solusi regulasi yang memungkinkan mereka tetap bisa beroperasi, tanpa harus berhadapan dengan ketakutan akan penertiban,” tegasnya.
Suasana hangat dan penuh harapan terlihat di wajah para pekerja saat itu. Mereka merasa tidak lagi sendiri.
Ketua Asosiasi Pekerja Pasir dan Koral Berau, Fery Hayadi, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, mengaku lega dan optimis.
“Sudah lama kami menunggu perhatian seperti ini. Banyak anggota kami yang hidupnya hanya bergantung dari pasir dan koral. Kalau terus-menerus dibatasi tanpa solusi, kami mau makan apa?” tutur Fery.
Ia berharap, kehadiran Ketua DPRD bukan hanya simbolis, tapi juga menjadi awal dari perubahan nyata dalam tata kelola sektor tambang rakyat.
“Penertiban itu perlu, tapi tolong juga dicarikan jalan keluar. Jangan biarkan kami terus berjuang sendiri,” tambahnya.
Langkah Dedy Okto dan DPRD Berau ini dinilai sebagai sinyal positif yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah mulai membuka ruang dialog, bukan hanya soal penegakan aturan, tapi juga tentang kemanusiaan dan keberpihakan terhadap pelaku usaha kecil.
“Semoga ini bukan sekadar kunjungan, tapi pintu pembuka bagi masa depan yang lebih pasti,” tutup Fery penuh harap. (Adv/ed*)
