HALOBERAU – Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Berau, Mardiatul Idalisa, menyatakan bahwa pembangunan sekolah baru di wilayah pedalaman tidak bisa dilakukan secara instan. Ia menegaskan, permintaan dari sejumlah kampung untuk menghadirkan unit sekolah baru harus melalui proses pertimbangan yang matang.
“Bangun sekolah itu tidak semudah yang dibayangkan. Harus dipikirkan dulu siapa gurunya, berapa kebutuhannya, dan apakah akan dimanfaatkan atau tidak,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (16/7/2025).
Ia mencontohkan, seperti di Kampung Merabu dan Mapulu, Kecamatan Kelay, terdapat permintaan pendirian sekolah menengah pertama (SMP) filial. Namun, menurutnya, hal itu belum memungkinkan karena sekolah dasar (SD) yang sudah ada saja belum berfungsi optimal.
“Di Mapulu sudah ada bangunan sekolah, tapi anak-anaknya tidak bersekolah di sana. SD saja belum dimanfaatkan, apalagi mau bangun SMP. Harus betul-betul dihitung dan dipertimbangkan,” ungkap Mardiatul.
Selain itu, ia mengungkapkan bahwa pembangunan sekolah juga kerap terkendala oleh persoalan status lahan. Banyak kampung belum memiliki legalitas tanah yang jelas untuk pembangunan fasilitas pendidikan.
“Seperti pembangunan SD 001 Biatan Ilir, itu sempat terkendala karena status tanahnya bertentangan dengan klaim tanah ulayat dari masyarakat Kutim. Jadi, pembangunan bisa dilakukan jika lahan sudah clear,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Kampung Merabu, Astani, mengaku warganya sangat berharap pemerintah daerah dapat membangun SMP atau minimal menghadirkan sekolah filial yang lokasinya dekat dengan kampung mereka.
“Kami sangat membutuhkan sekolah menengah yang dekat. Karena anak-anak dari Merabu, Mapulu, maupun Panaan harus meninggalkan kampung jika ingin melanjutkan sekolah ke SMP,” ujarnya.
Ia menambahkan, rata-rata anak-anak dari kampungnya harus tinggal kos di daerah Tanjung Redeb atau kecamatan lainnya demi bisa melanjutkan pendidikan.
“Perjalanan dari Merabu ke Kelay saja bisa memakan waktu hingga tiga jam. Karena itu, anak-anak terpaksa tinggal jauh dari orangtua. Ini yang membuat para orangtua merasa khawatir dan meminta agar SMP dibangun lebih dekat,” ungkap Astani.
Selama ini, kata dia, sebagian anak dari Merabu bahkan harus bersekolah di Wahau, Kabupaten Kutai Timur, karena tidak tersedianya sekolah menengah di sekitar kampung.
“Kami sudah menyampaikan permintaan ini langsung ke Dinas Pendidikan, bahkan di hadapan Bupati dan Wakil Bupati Berau,” pungkasnya. (*)
