HALOBERAU -Permasalahan anggaran membayangi dunia olahraga di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Hingga Mei 2026, gaji sekretariat KONI Berau disebut belum juga dibayarkan sejak Januari lalu.
Kondisi tersebut memicu sorotan terhadap kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Berau yang dinilai lamban dan tidak memiliki kesiapan dalam mengelola kebutuhan operasional KONI.
Kabid Humas KONI Berau, Azis Sakti menyebut, persoalan ini sebenarnya bukan hal baru. Pada tahun 2025 lalu, pembayaran gaji sekretariat KONI bahkan hanya terealisasi selama lima bulan.
“Sekarang sudah masuk bulan Mei, tapi gaji sekretariat sejak Januari belum dibayarkan. Tahun lalu saja hanya lima bulan terbayar. Harusnya ini jadi evaluasi dan pengalaman bagi Dispora agar pengurusan administrasi dilakukan sejak awal,” ujarnya.
Menurut Azis, Dispora sebenarnya telah membuat surat kepada Bupati Berau terkait persoalan tersebut. Namun, proses birokrasi yang panjang dinilai membuat penyelesaian menjadi berlarut-larut.
“Surat sudah dibuat ke bupati, lalu disposisi ke sekda, dari sekda ke kadispora, kemudian ke kabid olahraga, lalu ke bagian umum lagi. Terlalu panjang birokrasi yang dilalui,” katanya.
Azis menilai lambannya penanganan persoalan tersebut menunjukkan minimnya kepedulian terhadap keberlangsungan operasional KONI dan kebutuhan dasar sekretariat.
“Kalau melihat kondisi sekarang, seolah-olah tidak ada kepedulian. Padahal sekretariat tetap berjalan dan membutuhkan biaya operasional,” tambahnya.
Tak hanya soal gaji, KONI Berau juga mengaku selama ini tidak pernah mengetahui secara jelas besaran anggaran yang dialokasikan untuk KONI di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dispora.
Akibatnya, KONI kesulitan menyusun perencanaan program maupun kebutuhan operasional organisasi. Kondisi itu dinilai ironis karena di satu sisi KONI dituntut membina cabang olahraga (cabor) berprestasi dan mempersiapkan atlet menghadapi berbagai kejuaraan, termasuk Porprov 2026, namun di sisi lain kepastian anggaran justru tidak jelas.
Menurut Azis, target prestasi olahraga daerah tidak akan berjalan maksimal jika organisasi yang menaungi pembinaan atlet masih dibebani persoalan administrasi dan operasional dasar.
“KONI selalu dituntut melahirkan prestasi dan membina cabor-cabor unggulan. Tapi bagaimana mau maksimal kalau anggarannya sendiri tidak jelas dan operasional sekretariat saja masih kesulitan,” tegasnya.
Ia mengatakan, ketidakjelasan anggaran membuat KONI kesulitan menyusun program pembinaan jangka panjang. Bahkan untuk kebutuhan dasar seperti pembayaran listrik hingga pembelian alat tulis kantor (ATK), pihaknya harus terus berkoordinasi dan meminta ke Dispora.
“Kami sampai sekarang tidak pernah tahu sebenarnya anggaran KONI yang dititip di Dispora itu berapa dan apa nama kegiatannya di DPA. Akhirnya KONI seperti pengemis. Mau bayar listrik, beli ATK saja harus meminta ke Dispora,” ujarnya.
Ia berharap ke depan ada pola pengelolaan anggaran yang lebih terbuka dan mandiri, salah satunya melalui mekanisme hibah operasional langsung kepada KONI seperti yang diterapkan di sejumlah daerah lain.
“Minimal biaya operasional KONI dihibahkan langsung ke KONI. Yang lain silakan tetap di Dispora, tapi harus ada keterbukaan dan kejelasan di DPA supaya KONI bisa menyusun perencanaan sesuai kemampuan anggaran,” pungkasnya.
