HALOBERAU – DPRD Berau menyoroti persoalan distribusi biosolar subsidi di wilayah Maratua yang dinilai masih bermasalah dan berdampak langsung terhadap aktivitas nelayan.
Anggota DPRD Berau, Abdul Waris menegaskan keluhan nelayan yang kesulitan memperoleh bahan bakar saat hendak melaut tidak boleh dianggap sepele.
“Kalau nelayan sampai kesulitan solar, berarti ada yang tidak beres,” ujarnya.
Menurutnya, program subsidi biosolar seharusnya benar-benar membantu nelayan sebagai penerima utama manfaat, bukan justru menimbulkan hambatan di lapangan.
“Subsidi itu untuk membantu nelayan, bukan malah dipersulit,” katanya.
Waris juga menyoroti dugaan adanya penyimpangan dalam proses distribusi, termasuk kemungkinan kebocoran penyaluran kepada pihak yang tidak berhak menerima subsidi.
“Kalau ada oknum bermain, harus ditindak tegas,” tegasnya.
Ia meminta pengawasan diperketat di titik distribusi, baik di SPBU maupun penyalur resmi lainnya, agar jatah biosolar nelayan tidak disalahgunakan untuk kepentingan komersial.
“Jangan sampai jatah nelayan dipakai untuk kepentingan komersial,” tambahnya.
Selain pengawasan, DPRD juga mendorong pemerintah daerah bersama instansi terkait melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi BBM subsidi di wilayah Maratua agar penyalurannya lebih transparan dan tepat sasaran.
“Harus ada evaluasi dan transparansi agar masalah ini tidak berulang,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Berau, Abdul Majid menjelaskan penyaluran biosolar subsidi telah diatur melalui mekanisme resmi.
Menurutnya, nelayan wajib memiliki izin kapal dan rekomendasi untuk bisa mendapatkan BBM subsidi.
“Nelayan harus memiliki izin kapal dan rekomendasi untuk mendapatkan BBM subsidi,” jelasnya.
Meski demikian, ia mengakui masih ada kendala di lapangan, salah satunya stok biosolar yang cepat habis setelah distribusi dilakukan.
“Kami akan tindaklanjuti jika ada indikasi penyimpangan,” tegasnya.
DPRD berharap persoalan distribusi biosolar ini segera mendapat penanganan serius agar nelayan tidak terus dirugikan.
“Ini soal keadilan dan keberlangsungan hidup nelayan,” tutup Waris. (Adv/ed*)
