HALOBERAU – Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah perkampungan masih menghadapi berbagai tantangan. Anggota Komisi II DPRD Berau, Sutami, menilai diperlukan langkah nyata dan terarah dari pemerintah daerah agar sektor ini dapat berkembang lebih optimal.
Ia menyebutkan, pelaku UMKM di kampung sejatinya memiliki kekuatan pada pemanfaatan sumber daya lokal, seperti produk pertanian, hasil perikanan, hingga kerajinan khas masyarakat. Namun, keterbatasan dalam pengelolaan usaha dan akses pasar membuat potensi tersebut belum tergarap maksimal.
Sutami menekankan bahwa kebijakan penguatan UMKM tidak boleh hanya berfokus pada bantuan dana. Menurutnya, peningkatan kapasitas pelaku usaha melalui pelatihan dan pendampingan justru menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan usaha.
“Pemberian modal saja tidak cukup. Pelaku UMKM perlu dibekali kemampuan agar bisa mengelola usaha dengan baik dan mampu bersaing di pasar,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam membuka jalur distribusi dan pemasaran produk UMKM dari kampung. Tanpa dukungan tersebut, produk lokal akan sulit menembus pasar yang lebih luas.
Selain itu, ia meminta dinas terkait untuk lebih aktif melakukan pemetaan kebutuhan di lapangan. Dengan pendekatan langsung, program yang dirancang diharapkan tidak sekadar formalitas, tetapi benar-benar menjawab persoalan yang dihadapi pelaku UMKM.
“Program harus berbasis kondisi nyata di lapangan, bukan hanya perencanaan di atas kertas,” tegasnya.
Sebagai legislator yang membidangi sektor ekonomi, Sutami memastikan DPRD Berau akan terus mendorong kebijakan yang berpihak pada penguatan UMKM, khususnya di wilayah perkampungan.
“Kami optimistis, jika mendapat dukungan yang tepat, UMKM kampung dapat menjadi tulang punggung ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh,” tandasnya. (Adv/ed*)
