HALOBERAU – Persoalan tapal batas antara Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur kembali menjadi perhatian dalam Rapat Dengar Pendapat yang digelar oleh DPRD Berau pada Selasa (10/3/2026) lalu.
Dalam forum tersebut, anggota DPRD Berau, Nurung, menekankan pentingnya keseriusan pemerintah daerah dalam mencari solusi terhadap persoalan batas wilayah yang hingga kini belum menemukan titik terang.
Ia menilai pembahasan tapal batas merupakan persoalan krusial karena berkaitan langsung dengan kepastian wilayah serta kehidupan masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan.
Namun demikian, RDP tersebut berlangsung tanpa kehadiran Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, yang dinilai seharusnya dapat memberikan penjelasan terkait langkah-langkah pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan tersebut.
Menurut Nurung, DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah.
Maka dari itu, ia berharap komunikasi antara legislatif dan eksekutif dapat berjalan lebih intens agar penanganan sengketa wilayah dapat segera menemukan solusi.
Ia juga menyinggung kebijakan pemerintah daerah yang saat ini menempatkan aparat dari TNI dan Polri di wilayah sengketa untuk menjaga situasi tetap kondusif.
Meski demikian, langkah tersebut dinilai hanya bersifat sementara dan belum menyentuh penyelesaian masalah secara mendasar.
“Langkah itu memang bisa menjaga kondisi tetap aman, tetapi persoalan utamanya tetap harus diselesaikan secara tuntas,” ujarnya.
Nurung berharap pemerintah daerah dapat segera mengambil langkah konkret agar polemik tapal batas tersebut tidak terus berkepanjangan dan memberikan kepastian bagi masyarakat di wilayah terdampak. (Adv/ed*)
