HALOBERAU – Seorang perempuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Berau mengadu ke Ketua DPRD Berau atas mutasi yang dilakukan Pemkab Berau atas dirinya pada 22 Maret 2024 lalu.
Dalam aduannya, pegawai pemerintah yang tidak ingin disebutkan namanya itu menilai mutasi yang dilakukan pemerintah daerah tersebut melanggar PKPU Nomor 2 tahun 2024. Apalagi mutasi itu dilakukan untuk dirinya yang baru saja dimutasi, lalu dimutasi lagi.
“Saya seorang perempuan yang dimutasi dari Kecamatan Segah ke Kelay. Padahal kondisi saya memiilki anak kecil. Apakah tidak ada kebijakan dalam melakukan mutasi dengan memperhitungkan kondisi keluarga pegawai,” keluhnya.
Disampaikannya, dengan mutasi itu dirinya harus berpisah dengan suami dan anaknya yang masih kecil. Namun, demi keluarga dan pekerjaan, dirinya harus melakukan perjalanan pergi-pulang dari Segah ke Kelay.
“Kalau bisa Ketua DPRD, mutasi tersebut dibatalkan dan dikembalikan karena melanggar aturan,” pintanya ke Madri.
Ketua DPRD Berau, Madri Pani menjelaskan perempuan PNS itu melaporkan situasi yang dialaminya dalam keadaan sedang menangis. Berikutnya meminta penjelasan dan pencerahan darinya.
“Saya sudah tidak tahan, karena aduan seperti ini bukanlah yang pertama kalinya. Mungkin sudah ada empat atau lima orang yang mengadu ke saya. Yang nelpon pun sampai menangis meminta keadilan. Dan minta bolehkah itu dibatalkan. Saya bilang, kalau itu harus dibatalkan karena melanggar PKPU yang sudah ada,” tuturnya.
Diakuinya, mutasi jabatan memang sudah menjadi resiko PNS. Namun, mutasi yang dialami ibu itu tidak sesuai dengan PKPU yang berlaku dan sangat tidak manusiawi.
“Yang saya pertanyakan, apakah mutasi ini tidak melanggar peraturan tersebut? Kalau dilihat nilai-nilai dasar mutasi PNS yang terjadi, itu berbau nepotisme dan berbau politis yang sangat kental,” tegasnya.
Syarat kepentingan itu, menurut Madri menyebabkan mutasi yang dilakukan merusak tatanan birokrasi yang ada. Padahal, birokrasi itu harus dijalankan sesuai mekanisme dan prosedur yang ada.
“Ada bahkan yang sudah empat kali mutasi, empat kali promosi. Dan itu kental dengan orang-orang terdekat. Ada yang Kabid dipaksa menjadi Kadis. Artinya mutasi itu tidak berdasar,” tegasnya.
Karena itu, Madri meminta Bupati Berau untuk membatalkan mutasi jabatan yang telah dilakukan tersebut. Pasalnya, mutasi tersebut melanggar PKPU yang berlaku.
“Ini bupati punya kebijakan. Mutasi kan berdasarkan perintah bupati. Membatalkan jika itu melanggar PKPU. Dan ini jelas melanggar,” pungkasnya. (*)
