Pemerintah Kabupaten Berau terus mendorong Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) agar mampu menjadi motor penggerak perekonomian di tingkat kampung. Upaya tersebut diwujudkan melalui kolaborasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) bersama Universitas Muhammadiyah Berau (UMB) dengan menggelar kegiatan Penguatan BUMK dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau di Ballroom SM Tower, Kamis (16/7/2026).
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Berau, Muhammad Said. Hadir pula Rektor Universitas Muhammadiyah Berau Muhammad Bayu, jajaran akademisi, para camat, kepala kampung, hingga pengurus BUMK dari berbagai wilayah di Kabupaten Berau.
Dalam sambutannya, Rektor UMB Muhammad Bayu menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi langsung dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat, termasuk memperkuat sektor ekonomi kampung.
Menurutnya, perguruan tinggi tidak cukup hanya menjalankan fungsi pendidikan dan akademik, tetapi juga harus menjadi mitra strategis pemerintah dalam menghadirkan solusi yang berdampak bagi masyarakat.
“Perguruan tinggi tidak hanya berfokus pada akademisi, tetapi juga harus bertransformasi menjadi pusat solusi. Karena itu, kami siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia dan tata kelola BUMK agar mampu berkembang secara profesional dan berkelanjutan,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Berau Muhammad Said mengungkapkan bahwa pemerintah daerah sebenarnya telah mengalokasikan dukungan permodalan kepada BUMK melalui Alokasi Dana Kampung (ADK) sejak 2017. Namun, realisasi pemanfaatannya hingga kini masih jauh dari harapan.
Berdasarkan data DPMK, dari hampir 100 kampung di Kabupaten Berau, baru sekitar 20 kampung yang mampu memanfaatkan dana tersebut melalui BUMK. Sisanya masih terkendala berbagai persoalan, mulai dari tata kelola, administrasi, hingga pengembangan usaha.
“Bantuan permodalan melalui ADK sudah kita berikan sejak tahun 2017. Namun berdasarkan laporan DPMK, hingga saat ini baru sekitar 20 kampung dari hampir 100 kampung di Kabupaten Berau yang berhasil memanfaatkan dana tersebut melalui BUMK. Selebihnya masih menghadapi berbagai kendala, baik dalam pengelolaan, administrasi, maupun persoalan lainnya,” jelasnya.
Ia menilai kondisi tersebut harus menjadi perhatian bersama. Sebab, keberadaan BUMK memiliki posisi strategis dalam mengelola potensi unggulan kampung, menciptakan peluang usaha baru, membuka lapangan pekerjaan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Melalui kegiatan ini, Muhammad Said berharap kapasitas para pengelola BUMK dapat terus meningkat, baik dari sisi administrasi, tata kelola kelembagaan, maupun kemampuan mengembangkan unit usaha yang sesuai dengan potensi di masing-masing kampung.
Menurutnya, sinergi bersama Universitas Muhammadiyah Berau menjadi langkah penting untuk menghadirkan pendampingan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini diterapkan.
“Kolaborasi dengan Universitas Muhammadiyah Berau diharapkan dapat memberikan pengetahuan agar lebih maksimal lagi di tengah efisiensi anggaran,” tegasnya.
Ia juga mengajak seluruh kepala kampung dan pengurus BUMK memanfaatkan forum tersebut sebagai ruang untuk belajar, bertukar pengalaman, sekaligus memperkuat jejaring antarkampung agar pengelolaan BUMK semakin profesional.
Kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan pemerintah kampung diharapkan mampu mempercepat penguatan BUMK sebagai pilar ekonomi lokal. Dengan pengelolaan yang lebih baik, potensi kampung diyakini dapat berkembang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (Adv/ed*)
