HALOBERAU – Kenaikan harga berbagai komoditas pangan di Kabupaten Berau menjadi peringatan serius bagi ketahanan ekonomi daerah. DPRD menilai kondisi ini menunjukkan lemahnya kemandirian pangan karena masih bergantung pada pasokan dari luar daerah.
Anggota Komisi II DPRD Berau, Sri Kumalasari, menyampaikan bahwa produksi lokal belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Hal ini berdampak langsung pada fluktuasi harga di pasaran.
“Beras kita itu kontribusinya masih sangat kecil. Bahkan untuk telur saja, saat kegiatan Bakti Praja kemarin kita sampai kekurangan dan harus mendatangkan dari Sulawesi,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa ketergantungan terhadap pasokan luar membuat harga pangan sangat mudah bergejolak. Ketika terjadi gangguan distribusi atau lonjakan permintaan, harga langsung meningkat.
Untuk mengatasi hal tersebut, Sri mendorong pemerintah daerah agar mengoptimalkan lahan tidur sebagai sumber produksi baru. Ia menilai potensi tersebut dapat menjadi solusi dalam memperkuat ketahanan pangan.
“Kalau lahan tidur ini bisa dimaksimalkan, kita tidak perlu terus bergantung pada pasokan dari luar. Ini yang harus mulai kita dorong bersama,” tegasnya.
Selain itu, ia mengungkapkan bahwa pemerintah telah membuka peluang kerja sama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan lahan. Hal ini diharapkan dapat membantu mengatasi keterbatasan sumber daya.
“Pemkab sudah membuka opsi kerja sama. Nah, masyarakat yang punya minat untuk mengelola lahan itu bisa diberi ruang dengan skema tertentu. Ini peluang yang harus dimanfaatkan,” jelasnya.
Sri menegaskan bahwa langkah pengendalian inflasi harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, tidak hanya melalui kebijakan jangka pendek.
“Inflasi pangan ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan operasi pasar. Harus ada langkah struktural, salah satunya dengan memperkuat produksi kita sendiri,” katanya.
Ia pun menutup dengan menekankan pentingnya kedaulatan pangan sebagai fondasi ekonomi daerah.
“Kedaulatan pangan itu kuncinya di produksi lokal,” pungkasnya. (Adv/ed*)
