HALOBERAU – Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Berau terus mengalami peningkatan. Namun, di balik masifnya pembangunan tersebut, DPRD Berau menilai masih ada celah dalam hal koordinasi antarlevel pemerintahan.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Berau, Abdul Waris, mengungkapkan bahwa pelaksanaan pembangunan PJU oleh pemerintah kabupaten dan provinsi di sejumlah titik belum sepenuhnya terintegrasi. Hal ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih program di lapangan.
“Dari hasil pemantauan, ada beberapa lokasi yang juga dibangun oleh provinsi. Ini perlu diselaraskan agar tidak terjadi duplikasi,” ujarnya.
Ia mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang telah membangun ribuan titik PJU dalam beberapa tahun terakhir. Program tersebut dinilai berdampak positif terhadap keamanan dan aktivitas masyarakat, khususnya pada malam hari.
Namun demikian, Waris mengingatkan bahwa tanpa koordinasi yang matang, pembangunan justru bisa menjadi kurang efisien, baik dari sisi perencanaan maupun penggunaan anggaran.
Menurutnya, kebutuhan penerangan jalan memang tinggi dan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten. Keterlibatan pemerintah provinsi juga diperlukan, tetapi harus dibarengi dengan komunikasi yang intensif.
Ia juga menyoroti adanya perbedaan pola pemasangan di lapangan, seperti jarak antar tiang PJU yang terlihat lebih rapat pada proyek milik provinsi. Perbedaan ini dinilai sebagai indikasi belum adanya standar atau perencanaan bersama.
“Kalau tidak disinergikan, bisa saja ada wilayah yang kelebihan, sementara daerah lain justru masih minim penerangan,” jelasnya.
Untuk itu, DPRD Berau mendorong adanya perencanaan terpadu antara pemerintah kabupaten dan provinsi agar pembangunan PJU dapat berjalan lebih efektif, merata, dan tepat sasaran.
“Koordinasi itu kunci, supaya anggaran yang digunakan benar-benar optimal dan manfaatnya dirasakan secara luas,” tutupnya. (Adv/ed*)
