HALOBERAU – Laporan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang disampaikan sejumlah perusahaan kepada DPRD Berau dinilai masih belum cukup rinci. Hal ini disampaikan Anggota Komisi II DPRD Berau, Gideon Andria, yang meminta agar data yang diberikan tidak hanya bersifat umum.
Menurutnya, laporan yang terlalu global membuat DPRD kesulitan melihat secara jelas distribusi bantuan kepada masyarakat, khususnya yang berada di wilayah sekitar operasional perusahaan.
“Kami meminta data yang disampaikan perusahaan kepada DPRD Berau bukan data secara global, karena data yang kami dengar itu data yang secara umum baik CSR maupun ketenagakerjaan,” kata Gideon.
Ia menegaskan bahwa perusahaan seharusnya dapat memberikan laporan yang lebih detail, termasuk pemetaan wilayah penerima bantuan CSR. Dengan begitu, DPRD dapat mengetahui secara pasti daerah mana saja yang telah menerima program bantuan.
“Jadi harusnya perusahaan memetakan data terkait penyaluran bantuan atau CSR masyarakat di Ring 1 atau Ring 2 dirincikan secara menyeluruh. Agar tidak ada lagi masyarakat yang merasa tidak dilibatkan atau diabaikan,” ujarnya.
Menurut Gideon, pemetaan tersebut penting untuk menghindari munculnya keluhan dari masyarakat yang merasa tidak mendapatkan perhatian dari perusahaan di wilayahnya. Selama ini, beberapa pertanyaan masyarakat sering muncul terkait penyaluran CSR maupun kesempatan kerja di perusahaan.
Sebagai lembaga legislatif yang memiliki fungsi pengawasan, DPRD membutuhkan data yang akurat dan terperinci agar dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat ketika muncul berbagai pertanyaan.
“Sehingga kalau muncul pertanyaan itu kami bisa menjawab dengan data yang sesuai dengan di lapangan dan secara rinci,” tegasnya.
Ia berharap perusahaan dapat meningkatkan transparansi dalam penyampaian laporan kepada DPRD dan pemerintah daerah. Dengan laporan yang lebih rinci, evaluasi terhadap program CSR dan penyerapan tenaga kerja dapat dilakukan secara lebih efektif. (Adv/ed*)
