HALOBERAU – Keterbatasan fiskal pada tahun anggaran 2026 menjadi perhatian serius oleh legislatif Berau. Anggota Komisi II DPRD Berau, Sakirman, menegaskan bahwa situasi tersebut harus dijawab dengan kebijakan prioritas yang tepat, terutama dengan tetap menempatkan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai fokus utama.
Menurutnya, keterbatasan anggaran bukan alasan untuk memangkas program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Justru dalam kondisi seperti itu, pemerintah daerah dituntut lebih selektif dalam menentukan arah belanja.
“Anggaran 2026 semakin terbatas, maka penentuan prioritas harus benar-benar tepat. Dalam pandangan kami, pengembangan UMKM tidak boleh dikesampingkan karena ini sektor yang langsung menyentuh masyarakat,” ujarnya.
Sakirman menjelaskan, UMKM selama ini terbukti menjadi penyangga ekonomi daerah, termasuk saat terjadi perlambatan ekonomi. Ketika sektor lain melemah, pelaku usaha kecil justru tetap bergerak dan menjaga perputaran uang di tingkat lokal.
“UMKM ini sektor yang paling tahan terhadap guncangan. Mendukung mereka berarti menjaga stabilitas ekonomi Berau,” tegasnya.
Ia menilai potensi UMKM di Berau cukup beragam, mulai dari produk kuliner, kerajinan tangan, hingga usaha kreatif yang bisa dikolaborasikan dengan sektor pariwisata. Namun, agar mampu berkembang, pelaku usaha membutuhkan dukungan konkret dari pemerintah.
Beberapa langkah yang dinilai penting antara lain pelatihan peningkatan kualitas produk, kemudahan akses permodalan, pendampingan digitalisasi, serta perluasan jaringan pemasaran.
“Pelaku UMKM kita sebenarnya punya kualitas. Mereka hanya perlu pembinaan dan fasilitasi yang konsisten. Kalau ini dilakukan, dampaknya langsung terasa pada peningkatan pendapatan masyarakat,” katanya.
Sakirman juga mengingatkan pentingnya diversifikasi ekonomi agar daerah tidak terlalu bergantung pada sektor tertentu. Dalam kondisi anggaran terbatas, ia menyarankan agar program yang tidak mendesak dapat ditunda sementara.
“Saat anggaran sempit, tentu ada yang harus diprioritaskan dan ada yang bisa ditunda. Bagi kami, UMKM masuk kategori prioritas,” jelasnya.
Ia pun mendorong pemerintah daerah memperkuat kolaborasi dengan pihak swasta melalui program CSR dan kemitraan usaha sebagai dukungan tambahan bagi pelaku UMKM.
“Kami di DPRD akan terus mengawal kebijakan anggaran 2026 agar tetap berpihak pada kebutuhan masyarakat. Pembangunan harus tepat sasaran, dan UMKM jelas memberi manfaat langsung bagi rakyat Berau,” pungkasnya. (Adv/ed*)
