Fokus Terhadap Nilai Tambah Sektor Pertanian, DPRD Berau Kawal Hilirisasi Kakao dan Kelapa

Berita

HALOBERAU – Upaya mendorong peningkatan nilai tambah sektor pertanian melalui hilirisasi kakao dan kelapa dalam mendapat perhatian serius dari kalangan legislatif. Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Berau, Sakirman, menilai kebijakan tersebut dapat menjadi langkah konkret dalam memperkuat struktur ekonomi daerah yang berbasis komoditas unggulan.

Menurutnya, selama ini kakao dan kelapa dalam dari Berau lebih banyak dipasarkan dalam bentuk bahan mentah. Pola tersebut dinilai belum memberikan keuntungan maksimal bagi petani karena nilai jualnya relatif rendah dibandingkan produk olahan.

“Selama ini kita lebih banyak menjual bahan baku. Tentu nilai tambahnya terbatas. Kalau sudah masuk tahap pengolahan, baik menjadi produk setengah jadi maupun barang jadi, harga jualnya bisa jauh lebih tinggi,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa hilirisasi tidak cukup hanya sebatas wacana pembangunan rumah produksi. Pemerintah daerah perlu menyiapkan perencanaan menyeluruh, mulai dari ketersediaan bahan baku, teknologi pengolahan, hingga strategi pemasaran agar produk mampu bersaing di pasar.

Selain itu, kesiapan sumber daya manusia juga menjadi faktor penting. 

Sakirman mendorong adanya pelatihan dan pendampingan bagi petani serta pelaku UMKM agar mampu beradaptasi dengan proses produksi yang lebih modern.

“Program ini harus melibatkan petani lokal dan pelaku usaha daerah. Jangan sampai fasilitasnya ada, tapi masyarakat kita tidak menjadi bagian utama dari rantai produksinya,” tegasnya.

Ia juga mendorong kolaborasi lintas sektor dengan melibatkan akademisi dan pihak swasta guna memperkuat aspek teknis serta memperluas jaringan pemasaran. Sinergi tersebut dinilai dapat mempercepat pengembangan industri berbasis kakao dan kelapa dalam di Berau.

Tak kalah penting, Sakirman mengingatkan perlunya pemetaan potensi di tiap kampung penghasil komoditas tersebut. Data yang akurat akan membantu pemerintah menentukan lokasi sentra pengolahan secara tepat dan efisien.

“Kita ingin pengembangan ini berbasis potensi kampung, sehingga arah kebijakannya jelas dan benar-benar tepat sasaran,” pungkasnya. (Adv/ed*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *