HALOBERAU – Kebijakan pengelolaan parkir di Pasar Sanggam Adji Dilayas (SAD) kembali menuai perhatian. Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Berau, Sutami, menilai penerapan sistem saat ini perlu pembenahan agar tidak berdampak pada aktivitas ekonomi di dalam pasar.
Ia menyampaikan, secara prinsip DPRD mendukung langkah pemerintah daerah dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, kebijakan tersebut harus tetap berpihak pada kelancaran aktivitas masyarakat.
“Kita sepakat PAD harus meningkat. Tapi jangan sampai sistem yang diterapkan justru menghambat orang datang ke pasar,” ujarnya, Kamis (27/2/2026).
Menurutnya, mekanisme pengambilan karcis di pintu masuk menyebabkan antrean kendaraan yang cukup panjang, terutama pada jam ramai. Kondisi ini dinilai kurang sesuai dengan karakter pasar tradisional yang mengutamakan kecepatan dan kemudahan akses.
“Banyak masyarakat datang hanya untuk belanja cepat. Kalau masuk saja sudah harus antre lama, tentu mereka berpikir ulang,” katanya.
Sutami juga menilai sistem berbasis karcis manual berpotensi menimbulkan persoalan teknis, mulai dari risiko kehilangan hingga pengawasan yang kurang optimal. Ia mengusulkan skema pembayaran dilakukan saat keluar area pasar dengan sistem non-tunai guna meningkatkan transparansi.
“Bisa saja akses masuk dipermudah, lalu pembayaran dilakukan di pintu keluar. Yang penting sistemnya rapi, tidak tunai, dan ada pengawasan jelas,” tegasnya.
Ia mengaku menerima keluhan dari pedagang terkait menurunnya jumlah pembeli sejak kebijakan tersebut diberlakukan. Bahkan, sejumlah komoditas seperti sayuran disebut berisiko tidak terjual akibat berkurangnya pengunjung.
“Kalau pembeli berkurang, pedagang yang paling terdampak. Pasar itu hidup karena perputaran orang di dalamnya,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia meminta agar pedagang tidak dibebani biaya parkir harian, mengingat mereka telah membayar sewa lapak maupun ruko.
“Pedagang sudah punya kewajiban bayar tempat. Jadi sebaiknya parkir dibebankan kepada pengunjung saja, dengan tarif yang wajar,” jelasnya.
Komisi II DPRD Berau, lanjutnya, akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengevaluasi sistem yang berjalan. Ia berharap kebijakan yang diterapkan tetap mendukung peningkatan PAD tanpa mengganggu denyut ekonomi pasar tradisional.
“Tujuan kita sama, pasar tetap ramai dan PAD meningkat. Tapi akses jangan dipersulit. Masyarakat sekarang butuh pelayanan yang cepat dan sederhana,” pungkasnya. (Adv/ed*)
