HALOBERAU – Rencana penerapan sistem satu arah di sejumlah ruas jalan di Kota Tanjung Redeb menuai sorotan dari Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Berau, Sumadi. Ia meminta Dinas Perhubungan (Dishub) Berau agar tidak terburu-buru mengambil keputusan sebelum melakukan kajian menyeluruh terkait dampak kebijakan tersebut.
Menurut Sumadi, perubahan arus lalu lintas bukan hanya persoalan teknis semata, tetapi juga berkaitan erat dengan aktivitas masyarakat, pelaku usaha, hingga konektivitas antarwilayah. Karena itu, setiap kebijakan yang menyangkut tata kelola jalan harus memiliki dasar data dan analisis yang kuat.
“Sistem satu arah bisa saja menjadi solusi kemacetan, tapi juga berpotensi menimbulkan persoalan baru kalau tidak dikaji matang. Jadi, saya minta Dishub benar-benar melakukan penelitian dari berbagai aspek sebelum diterapkan,” tegasnya.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai, uji kelayakan menjadi langkah penting sebelum kebijakan diberlakukan. Ia menekankan agar Dishub mempertimbangkan berbagai faktor, mulai dari volume kendaraan, pola pergerakan masyarakat, hingga dampak ekonomi terhadap kawasan yang terdampak.
“Kita perlu memastikan kebijakan ini benar-benar efektif mengurai kemacetan, bukan sekadar memindahkan titik macet ke lokasi lain. Semua keputusan harus berbasis data lapangan, bukan asumsi,” tambahnya.
Sumadi juga mengingatkan pentingnya sosialisasi yang masif kepada masyarakat sebelum sistem baru diberlakukan. Menurutnya, tanpa sosialisasi yang baik, kebijakan ini bisa menimbulkan kebingungan bahkan penolakan di lapangan.
“Jangan sampai masyarakat baru tahu setelah aturan berjalan. Sosialisasi adalah kunci agar semua pihak bisa memahami dan menyesuaikan diri,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu menyiapkan rencana transportasi jangka panjang yang terintegrasi, bukan hanya kebijakan sementara yang bersifat reaktif
“Kalau perencanaan transportasi dilakukan secara komprehensif, maka setiap kebijakan akan saling mendukung dan tidak tumpang tindih,” jelasnya.
Sumadi memastikan, DPRD Berau mendukung penuh langkah Dishub dalam meningkatkan ketertiban dan kelancaran lalu lintas selama kebijakan tersebut dirancang berdasarkan kajian objektif dan berpihak pada kepentingan publik.
“Kami tidak menolak inovasi, tapi kami ingin setiap kebijakan lahir dari kajian yang matang dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. (Adv/ed).
