HALOBERAU – Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, hadir dalam pertemuan terbatas Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) bersama Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, yang digelar di Sekretariat Apkasi, Jakarta, Rabu (20/8/2025).
Pertemuan ini juga dihadiri oleh Kepala Daerah se-Kalimantan Timur, mengingat Bupati Sri Juniarsih bertindak sebagai Koordinator Wilayah Kaltim.
Dipimpin langsung Ketua Apkasi, Bursah Zarnubi, pertemuan membahas sejumlah tantangan strategis yang tengah dihadapi pemerintah daerah. Fokus utama diskusi adalah kemandirian fiskal daerah, kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah.
Dalam arahannya, Ketua Komisi II DPR RI menekankan pentingnya inovasi dan pengelolaan kapasitas fiskal yang optimal oleh pemerintah daerah.
“Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih besar dari transfer pusat menunjukkan bahwa kemandirian fiskal bisa dicapai melalui pengelolaan potensi daerah secara strategis dan inovatif,” ujar Muhammad Rifqinizamy Karsayuda.
Ia menambahkan, keberhasilan dalam mengelola BUMD dan aset daerah akan membantu memenuhi sebagian besar belanja daerah serta memperkuat posisi daerah dalam jaringan ekonomi nasional.
Selain kemandirian fiskal, pertemuan juga membahas implikasi Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PPI-XXII/2024 bagi pemerintah daerah, sebagai bagian dari upaya memastikan regulasi mendukung pembangunan daerah secara efektif.
Bupati Sri Juniarsih Mas menyampaikan apresiasi atas diskusi yang konstruktif. Menurutnya, masukan dari para kepala daerah dan arahan Ketua Komisi II DPR RI menjadi panduan penting untuk meningkatkan kualitas pemerintahan, reformasi birokrasi, serta kesejahteraan masyarakat.
“Semoga apa yang menjadi masukan kita dapat ditindaklanjuti Apkasi bersama DPR RI, agar pembangunan daerah lebih optimal dan manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (Adv/suh*)
