HALOBERAU – Pemerintah Kabupaten Berau melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) berencana menggandeng pihak ketiga untuk membantu mengelola sampah. Rencana ini langsung disambut positif oleh DPRD Berau.
Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi P. Mangunsong, menyebut langkah ini sebagai terobosan cerdas yang patut diapresiasi.
“DLHK melakukan lompatan luar biasa. Mereka tidak lagi terpaku pada rutinitas, tapi mulai membuka diri untuk kerja sama yang bisa membawa dampak besar,” ujarnya, Kamis (31/7/2025).
Menurut Rudi, pihaknya akan memanggil DLHK untuk mendalami rencana kerja sama tersebut. Ia menilai konsep ini bisa menjadi solusi jangka panjang dalam mengatasi permasalahan klasik sampah di Berau.
“Kami ingin tahu seperti apa skemanya. Apakah efisien dari sisi biaya dan efektif dalam pelaksanaan. Kalau memang memenuhi harapan, DPRD siap mendukung penuh,” tegasnya.
Rudi juga menyoroti bahwa persoalan sampah selama ini memang rumit dan sering berbenturan dengan regulasi. Namun, jika kerja sama ini bisa tetap sesuai aturan dan berdampak nyata, maka harus dikawal hingga terealisasi.
Sementara itu, Kepala DLHK Berau, Mustakim Suharjana, menjelaskan bahwa pihaknya tengah menjajaki kerja sama dengan PT BSI, perusahaan yang menawarkan konsep pengelolaan sampah berbasis ekosistem sirkular.
“Konsep yang ditawarkan sangat menarik. Mereka tidak hanya bangun fasilitas, tapi juga membentuk sistem yang melibatkan pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, hingga pengelola bank sampah,” terang Mustakim.
PT BSI dikabarkan siap membangun infrastruktur pengolahan sampah dengan dana sendiri. Pemerintah hanya akan membayar tipping fee atau biaya jasa pengelolaan, yang besarannya akan ditentukan melalui studi kelayakan.
“Kalau seluruh sampah bisa diolah tuntas di fasilitas mereka, tentu biaya tipping fee-nya juga akan berbeda dibanding yang masih menyisakan residu,” tambahnya.
Mustakim memaparkan, saat ini Berau menghasilkan sekitar 83 ton sampah per hari yang semuanya langsung dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), tanpa proses pemilahan.
“Kondisi ini membebani TPA. Tapi kalau kerja sama ini berjalan, sebagian besar sampah akan diolah terlebih dahulu. Bahkan PT BSI siap membeli sampah terpilah dari bank-bank sampah,” jelasnya.
Lebih dari sekadar urusan kebersihan, Mustakim menyebut kerja sama ini juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Sampah yang memiliki nilai jual akan dibeli perusahaan, dan pengelola bank sampah bisa mendapat tambahan penghasilan.
“Jadi tidak hanya menyelesaikan masalah lingkungan, tapi juga menciptakan manfaat ekonomi untuk warga,” tutupnya. (Adv/ed*)
