HALOBERAU – Anggota DPRD Berau Subroto meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk menambah jumlah personel penyuluh dan melengkapi sarana dan prasarana yang masih dibutuhkan.
Hal itu menurutnya penting mengingat pertumbuhan sektor pertanian di Kabupaten Berau tidak terlepas dari kontribusi dan kehadiran para penyuluh. Terutama di kampung-kampung yang menjadi sentra pertanian.
Tak hanya itu, personel dan sarana prasarana harus dilengkapi apabila pembangunan sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang diunggulkan juga, selain sektor pariwisata.
“Banyak hal yang masih kita perlu bangun untuk pertanian. Untuk penyuluh dan sarpras misalnya harus disiapkan porsi anggaran yang cukup,” ujarnya.
Menurutnya, saat ini memang salah satu kendala yang dibutuhkan dalam menambah jumlah personel yakni regulasi yang membatasi pengangkatan tenaga penyuluh dari lingkaran pegawai tidak tetap (PTT) atau tenaga honorer.
“Sehingga paling melalui ASN. Tapi perlu bagi dinas terkait untuk mencari petani-petani di kampung yang punya potensi untuk bisa diangkat jadi tim penyuluh,” pintanya.
Sebelumnya, Ketua DPD Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani) Berau, Lita Handini menjelaskan, sesuai UU Penyuluh Pertanian, penyuluh pertanian di Berau saat ini belum masih terbatas.
“Harusnya kita punya minimal 100 penyuluh, karena kita ada 100 kampung. Tapi kenyataannya hanya 43. Dan 43 penyuluh itu yang ASN. Cara menyiasatinya, kita mengusulkan adanya penyuluh swadaya,” tegasnya.
Untuk mengatasi kekurangan tenaga penyuluh, tambahnya, Perhiptani telah bekerja sama dengan BKPSDM Berau untuk mengajukan tambahan tenaga, melalui formasi jabatan ASN tahun 2024.
“Kita sudah mengajukan ke Menpan-RB untuk perekrutan tenaga penyuluh baru. Kita juga sudah ke Kementerian Pertanian. Mudah-mudahan dari formasi yang baru, dari 43 itu bisa tambah lagi supaya seratus itu terpenuhi,” bebernya.
Tak hanya personel, Lita juga menegaskan sarana prasarana yang dibutuhkan para penyuluh juga masih sangat terbatas. Sebagian besar penyuluh belum memiliki fasilitas operasional seperti kendaraan dinas, laptop, rumah dinas, dan sebagainya.
“Kendaraan dinas, tidak semua penyuluh dapat. Kita harapkan secara bertahap semua bisa dapat. Kemudian laptop. Karena guru-guru dapat laptop. Penyuluh juga sama, mereka juga mesti update laporan,” paparnya.
“Kemudian satu lagi kendala itu tempat tinggal. Makanya ada penyuluh yang tidak berdomisili di kampung. Kami berharap bahwa kendala-kendala itu bisa diatasi. Sehingga image bahwa penyuluh-penyuluh itu tidak ada di lokasi bisa semakin hari bisa dikurangi,” tandasnya. (Adv/ed*)
